Category: Pajak Internasional

  • CFC Rule Indonesia, Penetapan Dividen PMK No. 93 Tahun 2019

    Pada tanggal 26 Juni 2019, telah diundangkan peraturan terbaru yang mengatur mengenai Controlled Foreign Company (CFC Rule) yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan […]

  • Tech Multinational Corporation, Digital Business Tax

    Many ways multinational corporation have done for making efficiency to operation, through internal policy, market strategies, expansion in another country, product improvement, innovation and tax planning. The last one strategy is the point, how multinational corporation in technology play it aggresively or safely. And, no doubt, tax saving is one way to maximize company’s profit […]

  • How to Make Transfer Pricing Documentation in Indonesia

    Indonesia has been issued The Minister of Finance (MoF) of Republic Indonesia Regulation No. 213/PMK.03/2016 and PER No. 29/PJ/2017. The MoF issued based on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action 13 which specifically regulate about Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting (CbCR). Based in BEPS Action 13, the format […]

  • Digital Money, The Investment of Digital World

    Global transaction world recently full of digital transaction. Foreign exchange is one of easier option for making money as well as we known the value is depending on economy, politic, supply and demand of society environment. There’s too much payment gateway that our society can use it as an instrument of cashless payment which mean that […]

  • Transfer Pricing Documentation Based on PMK 213/PMK.03/2016

    Indonesia has been issued regulation about Transfer Pricing Documentation through Regulation Of The Minister Of Finance Of Republic Indonesia Number 213/PMK.03/2016 Concerning Type Of Documents And/Or Additional Information Which Must Be Advised By Taxpayer That Doing Transaction With Related Party And The Procedures Of Management. This regulation is needed to avoid BEPS (Base Erosion and […]

  • Implementasi Tarif Tax Treaty Berdasarkan PER-10 Tahun 2017

    Tax treaty adalah perjanjian antara dua negara yang mengatur tentang perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara yang satu dengan negara lainnya untuk dapat menentukan negara mana yang berhak memajaki penghasilan dari Wajib Pajak dengan memperhatikan time test (jangka waktu Wajib Pajak menetap di salah satu negara) dan jenis penghasilannya. Direktur Jenderal Pajak mengesahkan PER-10 Tahun 2017 tentang Tata […]

  • Era Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

    Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan PMK No. 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (yang kemudian disempurnakan dengan PMK No. 165/PMK.03/2017), database internal Direktorat Jenderal Pajak terkait data harta dari Wajib Pajak semakin luas. Beberapa implementasi kebijakan dan peraturan baru berikut ini juga ikut […]

  • Tax Haven sebagai Tempat Pengalihan Penghasilan

    Tax haven adalah istilah bagi negara yang menerapkan terif pajak yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, beberapa negara tax haven memberikan fasilitas pajak berupa tarif 0% bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di negara tax haven. Tarif 0% atas offshore income dan profit dapat dijumpai di beberapa negara seperti Caymand Island, British Virgin Island dan […]

  • Transformation of Taxation in Indonesia

    Indonesia has been started transformation of tax policy in this year. After Tax Amnesty program, Indonesia made new regulation for prevent tax avoidance and increase tax compliance of taxpayer in transfer pricing, controlled foreign company and treaty shopping with these regulation: Regulation Of The Finance Minister Of The Republic Of Indonesia Number 213/PMK.03/2016 Concerning Type […]

  • Paradise Papers, Transaksi Ekonomi Bawah Tanah

    Sejak kemunculan skandal Panama Papers pada tahun 2016, baru-baru ini muncul berita 13,4 juta dokumen data investasi orang-orang dari berbagai negara yang kembali muncul ke permukaan publik pada awal November 2017. Kumpulan data tersebut disebut Paradise Papers. Jika dibandingkan secara ukuran, data Paradise Papers berukuran 1,4 TB, lebih kecil dibandingkan data Panama Papers yang berukuran 2,6 TB. […]