Perencanaan Pajak Badan Usaha antara Tarif PP 46 atau Pasal 31E UU PPh

Bagi perusahaan yang baru saja terbentuk dan memiliki penghasilan, perusahaan startup perlu membuat perencanaan pajak, khususnya bagi perusahaan yang memiliki omzet di bawah 4,8 miliar. Dua pilihan yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak startup per tahun adalah dengan menggunakan tarif 1% dari omzet (nilai bruto) dalam satu tahun pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 untuk omzet di bawah 4,8 miliar per tahun atau menggunakan tarif normal PPh Badan Pasal 17 ayat (2a) UU PPh sebesar 25% yang perhitungannya sesuai dengan Pasal 31E UU PPh. Pilihan tersebut dapat dipertimbangkan dengan mempertimbangkan biaya dan omzet perusahaan. Berikut ini adalah contoh perhitungan sederhana antara PP 46 Tahun 2013 dengan Penerapan Pasal 31E UU PPh.

Pasal 31E dan PP 46 (Biaya Besar)

Pasal 31E dan PP 46 (Biaya Kecil)
Sumber: data diolah

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya usaha yang besar bila dibandingkan dengan omzet dapat menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (2a) untuk penghematan pajak per tahun dari perusahaan. Sementara bila biaya perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan omzet akan lebih menguntungkan dan menghemat pengeluaran pajak dengan menggunakan tarif final 1% dari PP 46 tahun 2013 atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan.

PP 46 akan lebih menguntungkan jika digunakan pada usaha yang biayanya relatif tidak begitu besar, sementara bila biaya perusahaan relatif besar bila dibandingkan dengan omzet perusahaan, akan lebih besar pula biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya. Perhitungan di atas lebih cocok untuk perusahaan dengan omzet fluktuatif antara melebihi 4,8 miliar atau kurang dari 4,8 miliar karena ketentuan untuk perhitungan pajak perusahaan yang relatif konsisten ketika memilih dasar perhitungan pajak bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya rencana dan manajemen keuangan dari perusahaan untuk jangka panjang terkait dengan kewajiban pajak perusahaan.

 

 

Perencanaan Pajak dari Perpaduan PMK No. 169 Tahun 2015 dan PMK No. 191 Tahun 2015

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 169 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan 2016

Sebelum dikeluarkannya PMK No. 191 Tahun 2015, tarif pajak untuk revaluasi aktiva tetap adalah sebesar 10%. Namun, sejak dikeluarkannya PMK tersebut, terdapat insentif yang diberikan oleh pemerintah, yaitu tarif yang dikenakan atas revaluasi hanya sebesar:

  • 3% untuk tanggal 20 oktober 2015 sampai 31 Desember 2015
  • 4% untuk 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016
  • 6% untuk 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016
  • Lalu tarif kembali normal menjadi 10% pada tahun 2017 dan seterusnya

Insentif ini dapat digunakan perusahaan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap yang dapat menambah modal perusahaan. Penambahan modal ini disebabkan adanya perubahan nilai dari aktivitas revaluasi (penilaian kembali) aktiva tetap yang menjadi lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Revaluasi aktiva tetap yang dapat menambah modal ini didukung dengan tarif pengenaan pajak yang rendah sebagai salah satu fasilitas bagi perusahaan yang ingin menambah besarnya modal perusahaan. Sementara itu, perubahan juga terjadi dengan munculnya PMK No. 169 Tahun 2015 tentang perbandingan utang dan modal atau biasa yang dikenal dengan Debt Equity Ratio (DER) . Sebelumnya, perbandingan antara utang dan modal yang boleh diakui sebagai biaya bunga adalah 3:1 pada tahun 1984, kemudian berubah menjadi 4:1 sesuai dengan PMK No. 169 Tahun 2015 untuk wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham-saham.

Bila dikaitkan antara PMK No. 191 dengan PMK No. 169 Tahun 2015, maka dapat dibuat sebuah perencanaan pajak untuk memperbesar total modal perusahaan dengan revaluasi aktiva tetap perusahaan, memanfaatkan masa jangka waktu yang diatur dalam PMK No. 191 Tahun 2016 melalui insentif yang diberikan. Dan, memanfaatkan perubahan atas biaya bunga yang boleh diakui dalam PMK No. 169 Tahun 2015. DER selain berguna untuk meningkatkan kepercayaan pinjaman dari bank juga dapat memperbesar biaya bunga yang dapat diakui oleh perusahaan karena perbandingan yang meningkat dari 3:1 menjadi 4:1. Hal ini dapat berguna untuk perusahaan yang ingin membuat perencanaan pajak terkait dengan penambahan modal dan pengakuan biaya bunga atas utang perusahaan.

Sehingga, secara sederhana modal yang bertambah atas revaluasi aktiva tetap dapat meningkatkan perbandingan utang dan modal perusahaan yang berguna untuk meningkatkan biaya bunga yang dapat diakui oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan sebelum dikenakan pajak badan.

Tax Planning dalam Transfer Pricing Versi Perusahaan Starbucks

Di bawah ini adalah salah satu tax planning yang dilakukan oleh perusahaan Starbucks terkait dengan Transfer Pricing dan pengalihan penghasilan ke negara Tax Haven.

Kasus Starbuck
Skema Analisis Tax Planning Starbucks dan Pemanfaatan Tax Haven (Sumber: data diolah)

Teknis:

Starbucks Inggris memanfaatkan celah hukum dan tax haven di Belanda melalui cabang starbucks yang berada di Belanda. Penghasilan starbuck Inggris ditransfer ke starbucks Belanda bernama Stabucks Coffee EMEA BV sebagai biaya lisensi dan royalti bagi Starbucks Coffee EMEA BV di Belanda. Jika menggunakan pola anti-transfer pricing yang benar, starbucks Inggris seharusnya menstransfer biaya itu pada cabang terdekat Stabucks Coffee EMEA BV yang berada di Inggris. Untuk meyakinkan bahwa kerugian yang didapat starbucks Inggris adalah benar, operasi Starbucks Inggris dibiayai melalui utang dari cabang-cabang Starbucks lainnya di negara lain. Sehingga, biaya pembayaran utang dan bunga akan mengurangi penghasilan dari starbucks Inggris, sementara keuntungannya ditransfer ke negara Belanda yang tarif pajaknya sangat kecil.

Agar lebih meyakinkan lagi, pembelian biji kopi starbucks dibeli dari starbucks di Swiss. Meski sebenarnya biji kopi itu tidak dibeli dari starbucks Inggris, melainkan dari banyak negara lain. Poin celah yang digunakan adalah karena starbucks di Swiss yang memiliki hak hukum atas biji kopi tersebut, sehingga seakan-akan starbucks Inggris membeli biji kopi dari starbucks Swiss yang pajak penjualannya rendah, hanya sebesar 2% dari nilai penjualan. Hal utama dari pemanfaatan tax haven oleh starbucks adalah larinya penghasilan starbucks di Inggris ke luar negeri, yaitu ke Belanda sebagai negara tax haven. Dalam kurun waktu 3 tahun, dengan berbagai praktik yang dilakukan, starbucks Inggris mengakui kerugian dan tidak dikenakan pajak selama itu juga di Inggris.

Kaitan kasus starbucks dengan etika bisnis internasional adalah etika bisnis internasional ada untuk mengurangi tindak kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusaahaan dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dalam kasus starbucks, eksploitasi yang dilakukan adalah eksploitasi keuntungan. Bila mengacu kepada De George Rule, yaitu 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional, starbucks Inggris telah melanggar aturan pertama dan keenam dalam etika bisnis internasional, yaitu (1) korporasi multinasional tidak boleh dengan sengajak mengakibatkan kerugian langsung dan (6) korporasi internasional harus membayar pajak dengan fair (adil). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa starbucks Inggris telah melanggar etika bisnis internasional dan bertindak amoral seperti yang dikatakan oleh salah satu perwakilan otoritas pajak Inggris yang mengintrogasi CFO starbucks Inggris.

Fasilitas Tax Amnesty Indonesia

Proses pembuatan Undang-Undang Tax Amnesty yang masih dalam tahap pembuatan penyempurnaan dan menunggu waktu untuk pengetokan palu legalitas Undang-Undang Tax Amnesty di Indonesia telah menjadi kabar besar bagi seluruh pembisnis Indonesia yang menanamkan dana atau hartanya di luar negeri. Tidak hanya pembisnis yang menanamkan uangnya di luar negeri, para UKM di Indonesia juga dapat menggunakan fasilitas Tax Amnesty. Adanya Undang-Undang Tax Amnesty ini dari pemerintah diharapkan dapat memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Undang-Undang Tax Amnesty ini adalah pertama kalinya di Indonesia, setelah sebelumnya otoritas pajak memberikan fasilitas kebijakan Sunset Policy dan TPWP (Tahun Pembinaan Wajib Pajak) untuk dapat menarik kembali potensi pajak yang hilang.

Jenis fasilitas yang diberikan bagi wajib pajak ada dua jenis dalam draft Undang-Undang Tax Amnesty, yaitu pelaporan harta di luar negeri yang sebelumnya tidak dilaporkan di SPT (Surat Pemberitahuan) pajak dan repatriasi (memulangkan kembali dana yang sebelumnya diparkir di luar negeri). Masing-masing fasilitas tersebut memiliki tarif terbusan sebesar persentase tertentu yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk pelaporan harta di luar negeri, jumlah harta bersih yang dilaporkan di luar negeri akan dikurangkan dengan yang telah dilaporkan di dalam SPT wajib pajak. Dari hasil pengurangan atau selisih harta tersebut, berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty yang akan berlaku nanti dikalikan dengan persentase tarif tebusan yang ditentukan. Sementara ini, berdasarkan draft Undang-Undang, tarif yang dikenakan berbeda-beda dengan rincian:

  1. Sebesar 3% untuk permohonan 3 bulan pertama
  2. Sebesar 4% untuk permohonan 3 bulan kedua
  3. Sebesar 6% untuk permohonan semester II

Kemudian, untuk repatriasi dana dari luar negeri dikenakan tarif tebusan yang lebih rendah dibanding jika wajib pajak hanya melaporkan hartanya saja di luar negeri. Hal ini didasarkan karena harta wajib pajak yang pulang ke dalam negeri dapat memutar aliran dana dan dapat turut serta dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara Indonesia. Tarif tebusan yang dikenakan untuk repatriasi dikalikan dengan dana yang direpatriasi oleh wajib pajak dari luar negeri. Sama halnya dengan pelaporan harta di luar negeri, tarif tebusan untuk repatriasi dana dari luar negeri juga berbeda-beda berdasarkan jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak dengan rincian:

  1. Sebesar 1% untuk permohonan 3 bulan pertama
  2. Sebesar 2% untuk permohonan 3 bulan kedua
  3. Sebesar 3% untuk permohonan semester II

Tax Amnesty merupakan program yang digunakan untuk mendapatkan dana yang seharusnya dikenakan pajak di dalam negeri, tetapi tidak dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan pajak terutang dan disimpan di luar negeri, sehingga negara tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari wajib pajak. Pengampunan pajak atau yang umum disebut dengan Tax Amnesty ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengembalikan potensi pajak yang sempat hilang tersebut. Umumnya, keberhasilan program Tax Amnesty berkaitan dengan realisasi target yang diharapkan sampai jangka waktu pemberlakuan Tax Amnesty habis.

Undang-Undang Tax Amnesty Indonesia akan menjadi pedoman baru bagi negara untuk melaksanakan program Tax Amnesty. Bila dibandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan Tax Amnesty sejak lama, ada beberapa negara yang berhasil dan ada juga yang gagal dalam menerapkan Tax Amnesty, salah satunya India pada tahun 1981 yang gagal memperluas basis pajaknya. Indonesia dapat mempelajari Tax Amnesty yang pernah sukses dilakukan oleh negara lain sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia.

Pada dasarnya Tax Amnesty harus menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat maupun negara. Tidak hanya melihat dari aspek bisnis dan potensi saja, tetapi juga dari pandangan, perilaku dan gaya hidup masyarakat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan arah suatu kebijakan Tax Amnesty. Karena dengan memperhatikan setiap aspek, tingkat keberhasilan suatu program termasuk Tax Amnesty akan cenderung lebih besar.

Pemberlakuan Pajak Internasional WP OP di Indonesia

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Luar Negeri, pengenaan pajaknya ditentukan oleh beberapa hal di bawah ini. Sehingga, dapat ditentukan WP tersebut dikenakan pajak di dalam negeri (Indonesia) atau di luar negeri (negara asal WP OP).

  1. WP OP harus memiliki SKD (Surat Keterangan Domisili) untuk menentukan WP tersebut dikenakan pajak di dalam negeri atau di luar negeri. Misalnya WP OP Luar Negeri memiliki SKD bahwa WP berdomisili di Inggris, maka pengenaan pajak WP tersebut adalah di Inggris, bukan di Indonesia.
  2. Bila terdapat P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) yang dikenal dengan tax treaty antara Indonesia dan negara lain (misal: Inggris), maka tarif pengenaan pajak  yang dikenakan pada WP OP adalah sebesar tarif yang tercantum dalam P3B antara Inggris dan Indonesia. Tidak menggunakan tarif normal sesuai dengan UU PPh masing-masing negara.
  3. Bila tidak ada P3B antara Indonesia dengan luar negeri (misal: British Virgin Island), maka pengenaan pajak WP OP Luar Negeri menggunakan aturan dalam UU PPh mengenai subjek dan objek pajak yang dikenakan terhadap penghasilan WP OP Luar Negeri.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa SKD merupakan gerbang masuk pengenaan pajak WP OP yang menentukan pengenaan pajak WP OP berada di dalam negeri atau luar negeri.

Pengaruh e-Faktur terhadap Perencanaan Pajak Khususnya PPN

Pengaplikasian e-Faktur dalam mengefesiensikan dan mengefektifkan pemungutan pajak menimbulkan adanya perencanaan pajak untuk efisiensi, efektivitas dan bernilai ekonomis bagi perusahaan atau suatu usaha. Adanya e-Faktur menjadikan tiap perusahaan yang menggunakannya memiliki sistem terintegrasi untuk mempermudah wajib pajak dalam membuat faktur pajak dengan sistem paperless. Sistem e-Faktur diadakan karena banyaknya faktur pajak fiktif yang menyebabkan besarnyanya kerugian negara. Diberlakukannya e-Faktur mempengaruhi perencanaan pajak yang tidak begitu signifikan. Berikut ini adalah beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan e-Faktur:

  1. PER-16/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
  2. KEP-136/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang Penetapan PKP yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
  3. PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).

Perencanaan pajak untuk e-Faktur yang mencatat transaksi penyerahan BKP maupun JKP terdiri atas beberapa langkah utama, yaitu:

  1. Memahami UU PPN dan peraturan-peraturan terkait dengan e-Faktur
  2. Memahami mekanisme faktur pajak (e-Faktur)

Perbedaan mendasar pada penggunaan e-Faktur dengan faktur pajak berbasis kertas adalah pada pengguna dan sistem itu sendiri yang memungkinkan perencanaan pajak untuk efesiensi pembayaran pajak dilakukan. Terdapat beberapa pengaruh dari diimplementasikannya e-Faktur sebagai berikut.

Pengaruh pertama penggunaan e-Faktur terhadap perencanaan pajak adalah saat wajib pajak ingin membuat faktur pajak elektronik dengan perencanaan pajak untuk bulan yang bersangkutan, terdapat gangguan sistem dalam pembuatan e-Faktur, sehingga e-Faktur yang seharusnya dibuat pada bulan ini (bulan ketiga setelah transaksi) dengan batas pengkreditan pajak masukkan maksimal 3 bulan akan menyebabkan pengkreditan pajak masukkan tidak dapat dilakukan. Pajak masukkan yang tidak dapat dikreditkan tersebut menjadi selisih yang lebih besar untuk menyetorkan pajak ke kas negara.

 

Contoh:

  1. Lazatta ingin mengkreditkan pajak masukkan pada bulan Mei setelah transaksi yang dilakukan pada bulan Februari untuk penghematan pajak yang lebih besar pada bulan Mei. Pertimbangannya, kas yang ada sebagai hasil dari penghematan pajak akan digunakan untuk meningkatkan EPS (Earning per Share) atau pendapatan per lembar saham perusahaan terkait dengan strategi bisnis pada bulan berikutnya. Oleh karena itu, PT Lazatta membuat e-Faktur satu hari sebelum tanggal pengkreditan pajak masukkan berakhir. Tetapi karena sistem e-Faktur yang error atau tidak bisa digunakan, pengkreditan pajak masukkan tidak dapat dilakukan.

Pengaruh kedua adalah kesalahan dalam mengisi e-Faktur membuat wajib pajak harus membuat e-Faktur yang baru untuk transaksi yang sama. Kurangnya pemahaman e-Faktur oleh wajib pajak dapat menyebabkan faktur yang seharusnya dapat menjadi dasar dalam pengkreditan pajak masukan menjadi e-faktur yang cacat sama halnya seperti penggunaan faktur pajak kertas yang cacat. Hal tersebut dapat terjadi karena error human atau kesalahan seorang penginput e-Faktur.

Contoh:

Tidak mudahnya sistem penggantian e-Faktur yang telah dibuat seperti faktur pajak kertas menyebabkan PKP harus memahami dengan baik tata cara penggantian e-Faktur yang sebelumnya telah dibuat dan setiap kompilasi kode error yang mungkin akan muncul saat memasukkan input data ke dalam sistem e-Faktur. Misalnya apabila terdapat kesalahan pengisian e-Faktur antara PKP yang satu dengan yang lainnya, maka selisih tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dikreditkan atau PKP dapat dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut menjadikan pengkreditan pajak masukkan tidak dapat maksimal dan bila dilakukan pemeriksaan, perencanaan pajak tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya biaya administasi serta waktu yang tidak efektif dengan bila dilakukannya pemeriksaan.

Pengaruh ketiga adalah e-Faktur dipergunakan sebagai dasar pengkreditan pajak bagi transaksi sesama PKP. Perencanaan pajak pada e-Faktur dapat ditinjau dari siapa yang menerima transaksi, sehingga bila PKP tidak melakukan transaksi dengan sesama PKP, PKP dapat kehilangan kesempatan untuk mengkreditkan pajak masukkannya. Tidak adanya faktur pajak fiktif dari PKP yang mencatat pembelian sebagai pajak keluaran dari PKP yang menjual atau hubungan istimewa yang dapat menyebabkan hal itu terjadi, menyebabkan PKP yang menggunakan e-Faktur sebagai PKP tidak dapat mengkreditkan pajak masukkannya. Sementara nominal yang ada pada e-Faktur akan dinilai kewajarannya sesuai dengan harga pasar.

 

Solusi atas Pengaruh dari Diimplementasikannya e-Faktur

Adanya beberapa pengaruh e-Faktur terhadap perencanaan pajak, pada pengaruh pertama dapat diatasi dengan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat mendapatkan toleransi atau kelonggaran waktu untuk menyampaikan e-Faktur. Pada pengaruh kedua perlu pemahaman terhadap e-Faktur dan kompilasi error pada e-Faktur serta ketelitian penginput data pada e-Faktur agar perencanaan pajak perusahaan dapat dijalankan dengan baik. Pengaruh ketiga dapat diatasi dengan cara PKP mencari tau perusahaan mana yang menjadi PKP dan mana yang tidak agar dapat ditentukan prioritas dengan siapa transaksi akan dilakukan.

 

PPN yang Dikreditkan atau Dibebankan

Tugas wajib pajak adalah memastikan bahwa semua faktur pajak masukan yang diterima perusahaan dari pemasok dapat dikreditkan. Walaupun faktur pajak masukan yang tidak dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya, akan tetapi hal ini akan merugikan buat perusahaan. Tidak sedikit perusahaan menganggap bahwa pajak masukan dibebankan lebih menguntungkan karena dapat menghemat pajak sebesar 25%, akan tetapi penhematan tersebut hanya sebesar 25% dari 10% yaitu 2,5%. Misalnya PT Lazatta memiliki penjualan sebesar Rp 27.303.248.000.000,- pembelian Rp 13.414.122.000.000,- (sebelum PPn), dan beban operasional sebesar Rp 5.889.372.000.000,- maka berikut ini adalah ilustrasi penghematan pajak pertambahan nilai (PPN) dikreditkan dengan pajak masukan dibanding dengan PPN dibebankan dengan beban.

Dari tabel tax planning, jelas terlihat bahwa pemanfaatan faktur pajak sebagai pajak masukan lebih hemat, yaitu total pajak yang dibayarkan PT Lazatta hanya Rp  4.534.972.863.636,- dibandingkan dengan PPN dibebankan yang total pembayaran pajaknya Rp 5.449.572.090.909,- sehingga penghematan pajak jika PPn dikreditkan oleh perusahaan adalah sebesar  Rp 914. 599.227.272,-. Sehingga berdasarkan perhitungan sederhana yang dilakukan, jumlah tax saving akan lebih besar bila PPN dikreditkan atau pajak yang dibayarkan lebih kecil bila PPN dapat dikreditkan. Oleh karena itu, PKP harus memastikan bahwa perusahaannya bertransaksi dengan PKP agar pajak masukkannya dapat dikreditkan.

Pada e-Faktur, dalam hal membuat faktur pajak, nomor seri yang digunakan dalam e-Faktur tidak lagi dibuat sendiri oleh PKP dan hanya PKP yang dapat membuat e-Faktur. Adanya sistem ini menyebabkan tax planning yang dilakukan oleh PKP harus berdasarkan UU serta celah dan peraturan-peraturan terkait e-Faktur.