Peraturan Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules Baru Indonesia (PMK No. 107 Tahun 2017)

Controlled Foreign Company (CFC) adalah salah satu metode yang digunakan wajib pajak dalam negeri untuk melakukan penghindaran pajak. Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) yang memiliki kontrol terhadap perusahaan di luar negeri dengan persentase kepemilikan saham lebih atau sama dengan 50% dapat memanfaatkan metode CFC dengan menahan dividen yang dimilikinya di luar negeri (karena dapat mengontrol dividen perusahaan atas kepemilikan saham), sehingga dividen yang didapatkan oleh WP DN tidak dikenakan pajak di Indonesia.

Setiap negara memiliki CFC Rules masing-masing, termasuk Indonesia dengan dikeluarkannya peraturan PMK No.256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. Pada peraturan tersebut ditetapkan bahwa penentuan dividen. Pada 26 Juli lalu, dikeluarkan peraturan baru yang menggantikan peraturan tersebut, yaitu PMK No. 107 Tahun 2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek. Salah satu alasan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah banyaknya grey area pada ketentuan yang diatur dalam peraturan.

PMK No. 107 Tahun 2017 menjelaskan lebih detail mengenai cakupan WP DN yang ditetapkan memiliki Deemed Dividend (dividen yang ditetapkan DJP dimiliki oleh WP DN), misalnya WP DN bernama Agus memiliki saham sebesar 80% pada Medium Ltd di Amerika, maka Deemed Dividend yang ditetapkan diterima oleh Agus dari  Medium Ltd adalah sebesar 80% dari Laba Setelah Pajak Medium Ltd. Jika laba setelah pajak Medium Ltd adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), maka Deemed Dividend Agus adalah sebesar Rp. 800.000.000,-. Penentuan kepemilikan modal WP DN yang memiliki kontrol atas perusahaan di luar negeri atas kepemilikan sahamnya berdasarkan peraturan terbaru ini adalah meliputi penyertaan modal secara langsung dan tidak langsung terhadap BULN (Badan Usaha Luar Negeri) sebagai berikut.

  1. Memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa
  2. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa

Penentuan besarnya jumlah modal yang disetor adalah pada akhir tahun pajak WP DN. Deemend dividend ditetapkan:

  • Akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh bagi BULN Nonbursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan.
  • Akhir bulan ketujuh jika tidak ada kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh bagi BULN Nonbursa terkendali langsung setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir

Atas pajak yang dikenakan pemerintah terhadap Deemed Dividend WP DN yang diterima dari BULN, WP yang mengkreditkan PPh atas dividen yang telah dipotong di luar negeri dari BULN Nonbursa terkendali langsung kepada Direktur Jenderal Pajak wajib melampirkan dari BULN Nonbursa terkendali langsung:

  1. Laporan keuangan.
  2. Fotokopi SPT Tahunan PPh, hanya jika terdapat kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh
  3. Perhitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 tahun terakhir.
  4. Bukti Pembayaran PPh atau Bukti Pemotongan PPh atas dividen yang diterima.

yang kemudian disampaikan oleh WP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Perubahan Saldo Minimum Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan berdasar PMK No. 70 Tahun 2017

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 menjadi salah satu momen terbesar keterbukaan akses keuangan secara internasional antara Indonesia dan negara-negara yang memiliki perjanjian pertukaran informasi secara otomatis dengan Indonesia. Ketetapan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei ini masih dalam tahap penyempurnaan. Hal yang menjadi salah satu topik utama dalam peraturan ini adalah batas minimum saldo yang harus dilaporkan untuk kepentingan perpajakan. Batas minimum saldo yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 200 juta yang tercantum dalam pasal 19 ayat (4) huruf a bagian 1 bagi rekening keuangan Orang Pribadi (perorangan). Saldo minimum tersebut adalah agregat saldo (total keseluruhan saldo dari berbagai rekening bank). Namun saldo minimum tersebut menuai berbagai kritik, khususnya biaya administrasi yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh informasi keuangan Wajib Pajak. Sedangkan untuk rekening keuangan yang dimiliki entitas (perusahaan) tidak terdapat batasan saldo minimum.

Berdasarkan berbagai pertimbangan pada tanggal 7 Juni 2017, dikeluarkan Siaran Pers No. 21/KLI/2017 bahwa Pemerintah Merevisi Batas Minimum Saldo Rekening yang Wajib Dilaporkan Lembaga Keuangan Secara Otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Orang Pribadi dari nilai awal minimum saldo sebesar Rp. 200 juta berubah menjadi Rp. 1 miliar, sehingga terdapat sekitar 496 ribu rekening atau 0,25% dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini yang wajib melaporkan rekening Wajib Pajak tersebut kepada DJP.

Bagi Orang Pribadi atau Entitas yang memiliki rekening keuangan di luar negeri, petunjuk teknis mengenai akses informasi secara otomatis diatur berdasarkan perjanjian internasional berupa:

  1. Persetujuan untuk Pertukaran Indormasi yang Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement)
  2. Konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Mattters)
  3. Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Multilateral Competent Authority Agrrement on Automatic Exchange of Financial Account Information)
  4. Persetujuan Bilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Bilateral Competent Authority Agrrement on Automatic Exchange of Financial Account Information)
  5. Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

Kompetisi Tarif Pajak Indonesia dengan Negara-Negara Tax Haven

Persaingan untuk mendapatkan investasi di dalam negeri menjadi salah satu motivasi tiap negara untuk menurunkan tarif pajak. Beberapa negara juga telah menerapkan kebijakan Tax Amnesty guna menarik kembali dana Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) yang tertanam di luar negeri untuk kembali masuk ke dalam negeri. Selain digunakan untuk investasi, dana yang dikembalikan dari luar negeri (repatriasi) tersebut akan membantu meningkatkan kelancaran aliran makro, seperti aliran modal. Salah satu yang telah menerapkan Tax Amnesty adalah Indonesia, yang kemudian terdapat isu bahwa Indonesia akan menurunkan tarif pajaknya. Penurunan tarif pajak ini tidak serta-merta menjadi salah satu solusi untuk Indonesia dalam menarik dana investasi. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti masih diperlukan reformasi administrasi perpajakan, perbaikan sarana dan prasarana dalam negeri serta kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak yang masih harus terus diperbaiki, mengikuti perkembangan kebutuhan bisnis global saat ini.

Penurunan tarif pajak artinya sama dengan mengurangi potensi pemajakan pada satu Wajib Pajak (WP). Sementara jika tarif pajak Indonesia tetap tinggi, maka dana WP Indonesia yang tertanam di luar negeri, khususnya negara Tax Haven akan terus meningkat. Jika penurunan tarif pajak akan dilaksanakan, maka pemerintah perlu melakukan penguatan basis pajak dan reformasi administrasi perpajakan. Data dari World Bank pada tahun 2015 membuktikan bahwa reformasi administrasi perpajakan berdampak pada peningkatan investasi di dalam negeri dengan persentase peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan sarana dan prasarana dalam negeri untuk menarik investor dan reformasi administrasi perpajakan yang didukung dengan penguatan basis pajak untuk mengimbangi penurunan tarif pajak agar target APBN dari penerimaan pajak dapat tercapai.

Bila dibandingkan keadaan Indonesia saat ini dengan negara-negara Tax Haven yang lebih dulu menurunkan tarif pajak mereka menjadi sangat rendah atau bahkan nol, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan investasi jika terdapat penurunan tarif. Namun, hal tersebut dapat terealisasi jika penurunan tarif diimbangi dengan realisasi perbaikan sarana dan prasarana serta reformasi administrasi perpajakan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas bagi WP yang membayar pajak seperti fasilitas pendidikan atau kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, maka manfaat dari pembayaran pajak dapat dirasakan oleh WP. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat khususnya WP kepada pemerintah dalam mengelola dana dapat meningkat. Peningkatan kepercayaan ini dapat menimbulkan keinginan untuk membayar pajak. Menimbang bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dalam mengelola uang negara dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang menimpa elite politik negara beberapa waktu yang lalu.

Tax Haven terlihat menjadi ancaman bagi negara yang memerlukan dana investasi. Kompetensi dengan negara Tax Haven bukan satu-satunya masalah yang menyebabkan kurangnya aliran dana investasi yang masuk ke dalam negeri. Ada begitu banyak faktor. Dari semua faktor yang ada, kemudahan berbisnis adalah salah satu penunjang paling besar dalam menarik dana investasi. Untuk itu diperlukan sinergi dan hamornisasi antar kementerian negara untuk merealisasikan kemudahan berbisnis di dalam negeri. Semuanya bergantung pada strategi, konsistensi dan kesinambungan suatu program pemerintah.

Harmonisasi MEA untuk Indonesia

Stabilitas makroekonomi yang semakin lama kian sensitif menyebabkan berbagai regulasi dalam bentuk kebijakan di Indonesia dikeluarkan dalam waktu singkat. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah salah satu alat stabilitas keuangan dalam menghadapi inflasi di dalam negeri untuk menopang ketidakpastian pasar keuangan. Pada tahun 2015 lalu, data Bank Indonesia menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang Indonesia. Hal itu akan berdampak pula pada Indonesia yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada tingkat pengangguran, khususnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat melalui rasio koefisien gini.

Pemotongan anggaran secara besar-besaran menjadi perbedaan mencolok yang terjadi pada masa pemerintahan baru Presiden Jokowi dibanding tahun sebelumnya. Penghematan uang negara ini juga diikuti dengan belanja modal yang diperbesar untuk menciptakan pembangunan yang relatif sangat dibutuhkan untuk keperluan investasi. Khususnya bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya dalam bentuk FDI (Foreign Direct Investment). Sangat diperlukan infrastruktur yang lebih memadai.

Reformasi fiskal yang dilakukan besar-besaran dari pertengahan tahun 2015 sampai 2016 saat ini menjadi alat pendorong kestabilan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh signifikan yang membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Dibuktikan melalui Data World Bank pada tahun 2015 , Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam kemudahan berbisnis dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kemudahan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem online yang baru-baru ini juga gencar diterapkan.

Dalam MEA, Indonesia berusaha mengejar ketinggalannya dalam pemerataan pembangunan dibanding negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai kemudahan transaksi dan arus modal antara negara satu dengan negara lainnya dalam lingkup ASEAN, Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan potensi negara yang sebelumnya sempat hilang, meningkatkan kerja sama luar negeri, menarik dana masyarakat dari luar negeri ke dalam negeri, meningkatkan regulasi kebijakan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi dalam jangka panjang, serta mempersiapkan pembangunan berkelanjutan. Bersama dengan anggota negara ASEAN lainnya, Indonesia mengharmonisasikan perekonomian dalam MEA untuk menyambut pasar bebas dunia.

Teknis Pengampunan Pajak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016

Dasar Hukum:

  1. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  2. PMK No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  3. PMK No. 119/PMK.08/2016 tentang  Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
  4. PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Pemanfaat UU Pengampunan Pajak adalah WP OP atau WP Badan. Dikecualikan jika WP:

  1. Dilakukan proses penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh jaksa
  2. Masuk dalam proses peradilan
  3. Sedang menjalani hukum pidana

di mana ketiga pengecualian tersebut berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Teknis dari pemanfaatan pengampunan pajak adalah sebagai berikut.

  1. Mengungkapkan harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh.
  2. Membayar uang tebusan. Syarat selain membayar uang tebusan adalah melunasi seluruh pokok tunggakan pajak terlebih dahulu, termasuk cabang usaha/perusahaan. (Catatan: bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan wajib melunasi pajak yang kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan terlebih dahulu).

Dalam hal pembayaran uang tebusan, uang tebusan yang dimaksud adalah sebesar Tarif Tebusan x Harta Bersih (Harta-Utang). Utang yang dimaksud dalam perhitungan adalah utang yang berkaitan dengan perolehan harta dan belum diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh. Utang terkait perolehan harta tersebut dapat dikurangkan paling banyak 75% untuk WP Badan dan 50% untuk WP OP dari harta tambahan. Sementara tarif tebusan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

  1. Tarif Khusus omzet sampai dengan 4,8 miliar. Tarif 0,5% untuk harta yang diungkapkan sampai dengan 10 miliar dan tarif 2% untuk harta yang diungkapkan lebih dari 10 miliar untuk semua periode (1 Juli 2016-31 Maret 2017)
  2. Tarif Standar sesuai periode berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,
  • Jika harta direpatriasi: 2% (1 Juli 2016 – 30 September 2016), 3% (1 Oktober – 31 Desember 2016) dan 5%  (1 Januari – 31 Maret 2017).
  • Jika harta tidak dialihkan ke dalam negeri, tetap berada di luar NKRI: 4% (1 Juli 2016 – 30 September 2016), 6% (1 Oktober – 31 Desember 2016) , 10% (1 Januari – 31 Maret 2017).

Setelah membayar uang tebusan, WP menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya. Kemudian, dalam jangka waktu 10 hari kerja Menteri Keuangan akan mengeluarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya. Untuk format pengajuan dan pencabutan permohonan pengampunan pajak dapat dilihat di lampiran PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

*Catatan: Bila harta yang diungkapkan tidak dalam bentuk kas atau non kas, maka nilai dari harta tersebut menggunakan nilai wajar.

Perputaran Investasi dari Dana Tax Amnesty Indonesia

Hal menarik yang sedang digandrungi oleh para WP OP maupun WP Badan adalah persiapan kelengkapan berkas untuk mengajukan pengampunan pajak atas harta yang belum dilaporkan sebelumnya. Adapun latar belakang dari tax amnesty ini adalah untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang Indonesia. Belum lagi, bila dilihat dari sudut pandang makro, ketergantungan dana dan kestabilan negara lain sangat mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah. Seperti penarikan investasi Amerika dalam mata uang dollar yang ditarik beberapa waktu yang lalu, dengan cepat membuat nilai tukar rupiah melemah.

Ketergantungan ini menyebabkan banyak pergerakan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di dalam negeri terhambat. Untuk itu diperlukan strategi serta perencanaan ekonomi untuk masa yang tidak lagi hanya memikirkan rencana jangka pendek, tetapi lebih kepada perencanaan jangka panjang 10-20 tahun ke depan. Sementara perencanaan jangka pendek akan mengikuti dan bersifat lebih dinamis, karena rencana jangka pendek ini yang justru memiliki banyak polemik yang dapat menghancurkan rencana jangka panjang.

Indonesia dapat mengurangi ketergantungan investasi dari luar negeri dengan dana tax amnesty, sehingga dapat mencapai kestabilan ekonomi jika terdapat permasalahan internasional (geopolitik) yang menyebabkan Indonesia ikut terpuruk akibat hubungan kausalitas (sebab-akibat) seperti investasi dengan negara lain. Secara tidak langsung, hal itu akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kesenjangan (koefisien gini) yang tinggi. Ditambah lagi, tax amnesty merupakan metode penarikan dana untuk memperbaiki siklus investasi di dalam negeri. Kebutuhan akan rupiah yang lebih besar akan menguatkan nilai tukar rupiah.

Indonesia memilliki potensi besar di sektor pajak yang belum tergali. Potensi itu digali dan direalisasikan melalui kebijakan penetapan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Bila dicermati, penarikan dana dari luar negeri ini seperti yang dilakukan oleh Amerika beberapa waktu yang lalu. Perbedaannya, kebijakan di Amerika berhubungan dengan kebijakan investasi dan moneter yang sebelumnya telah direncanakan sejak lama. Sedangkan Indonesia melalui kebijakan fiskal yang dilaksanakan sesuai potensi penerimaan pajak yang hilang.

Masing-masing negara memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Analisis SWOT), sama seperti Indonesia. Indonesia memiliki peluang/kesempatan pasar yang besar, tetapi ancaman Indonesia adalah ketergantungan yang besar dengan negara lain. Di sisi lain, Indonesia perlu dana yang besar untuk memperbaiki infrastruktur yang memiliki GAP tinggi dibanding negara lain, bahkan antara satu daerah Indonesia dengan daerah lainnya di dalam NKRI. Untuk itu, dana yang terkumpul dari tax amnesty akan meningkatkan perputaran investasi dan bisnis di dalam negeri yang akan berdampak pada: pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, nilai tukar rupiah dan pembangunan berkelanjutan (seperti pembangunan infrastruktur).

About Merry’s Blog

Merry Dewi Putri is a passionate tax consultant and business analyst. This blog is a platform to share author’s analysis based on data, regulations and experiences related to financial and tax, business and technology issues.

 

If you have any question, please don’t hesitate to contact:

E-mail : official@merrydewiputri.com / merrydewifira@gmail.com

Perkembangan Tax Amnesty Indonesia

Sejauh ini, pendapatan tax amnesty pada pertengahan agustus sampai akhir september diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada bulan juli karena perlunya proses pengumpulan informasi dan data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty. Pada 8 Agustus lalu, dikeluarkan peraturan terbaru terkait tax amnesty, yaitu PMK No. 122/PMK.08/2016 dan PMK No. 123/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan RI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak. Dana hasil repatriasi WP akan diinvestasikan di dalam NKRI paling singkat dalam jangka waktu 3 tahun. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam:

  1. SBN Republik Indonesia
  2. Obligasi Badan Usaha Milik Negara
  3. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah
  4. Investasi keuangan pada Bank Persepsi
  5. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  6. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha
  7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah, dan/atau
  8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam proses tax amnesty, pelayanan untuk WP sama sekali tidak dibebankan biaya apa pun. WP hanya perlu membayar uang tebusan melewati satu jalur, yaitu melalui sistem elektronik e-billing Bank Persepsi. Jika ada oknum yang meminta imbalan, WP dapat melaporkannya ke layanan tax amnesty. Hal ini sesuai dengan PENG – 06/PJ.09/2016 tentang Pelayanan Amnesti Pajak.

Sementara bagi WP yang tidak memanfaatkan fasilitas tax amnesty, jika WP tidak patuh dan dalam tahap pemeriksaan, pemeriksaan akan tetap dilaksanakan pada WP tersebut. Pemeriksaan tidak dilakukan hanya kepada WP yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tax amnesty.

Penilaian Properti dan Contoh Laporan Penilaian Properti

Dalam menilai suatu properti yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu Real Properti dan Personal Properti diperlukan kerangka berpikir dasar untuk menentukan nilai indikasi dari suatu properti. Umumnya, penilaian properti dapat menggunakan salah satu dari 3 pendekatan, yaitu Pendekatan Perbandingan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan kekurangan masing-masing dalam menilai suatu properti. Oleh karena itu, agar mendapatkan nilai yang relevan dan sesuai dengan standar SPI (Standar Penilaian Indonesia) dan KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia) atas properti yang dinilai, penilai perlu menggunakan standar penilaian tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan properti yang dinilai. Berikut ini adalah skema sederhana dalam proses penilaian properti.

Proses Penilaian
Sumber: data diolah

Pada akhirnya, suatu proses penilaian akan menghasilkan laporan penilaian properti dengan contoh yang dapat diunduh di sini Contoh Laporan Penilaian

Semua PKP Wajib Menggunakan e-Faktur Mulai 1 Juli 2016

Melengkapi peraturan tahun 2014, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 136 tahun 2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru, yaitu PENG – 05/PJ.09/2016 tentang Penerapan e-Faktur Secara Nasional. Dalam aturan terbaru tersebut, disebutkan bahwa semua PKP (Pengusaha Kena Pajak) di Indonesia wajib menggunakan e-Faktur. Jika sebelumnya hanya PKP yang ditunjuk pemerintah yang wajib membuat e-Faktur dengan dikeluarkannya KEP – 136 /PJ/2014, maka dengan berlakunya PENG – 05/PJ.09/2016 semua PKP wajib membuat e-SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.

Pembuatan faktur pajak elektronik dimulai pada tanggal 1 Juli 2016. Sehingga, PKP perlu untuk melakukan registrasi e-Faktur. Bila masih ada PKP yang belum memiliki Sertifikat Elektronik dari KPP , PKP harus segera mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Sebab bila tidak membuat e-Faktur atau e-Faktur tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, PKP dianggap tidak membuat e-Faktur dan dikenakan sanksi denda 2% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Selain itu, PM (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan jika Faktur Pajak yang dibuat tidak dalam bentuk e-Faktur. Oleh karena itu, PKP perlu mempersiapkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban penggunaan e-Faktur agar tidak terkena sanksi denda sebesar 2% dari DPP.