Teknis Pengampunan Pajak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016

Dasar Hukum:

  1. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  2. PMK No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  3. PMK No. 119/PMK.08/2016 tentang  Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
  4. PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Pemanfaat UU Pengampunan Pajak adalah WP OP atau WP Badan. Dikecualikan jika WP:

  1. Dilakukan proses penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh jaksa
  2. Masuk dalam proses peradilan
  3. Sedang menjalani hukum pidana

di mana ketiga pengecualian tersebut berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Teknis dari pemanfaatan pengampunan pajak adalah sebagai berikut.

  1. Mengungkapkan harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh.
  2. Membayar uang tebusan. Syarat selain membayar uang tebusan adalah melunasi seluruh pokok tunggakan pajak terlebih dahulu, termasuk cabang usaha/perusahaan. (Catatan: bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan wajib melunasi pajak yang kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan terlebih dahulu).

Dalam hal pembayaran uang tebusan, uang tebusan yang dimaksud adalah sebesar Tarif Tebusan x Harta Bersih (Harta-Utang). Utang yang dimaksud dalam perhitungan adalah utang yang berkaitan dengan perolehan harta dan belum diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh. Utang terkait perolehan harta tersebut dapat dikurangkan paling banyak 75% untuk WP Badan dan 50% untuk WP OP dari harta tambahan. Sementara tarif tebusan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

  1. Tarif Khusus omzet sampai dengan 4,8 miliar. Tarif 0,5% untuk harta yang diungkapkan sampai dengan 10 miliar dan tarif 2% untuk harta yang diungkapkan lebih dari 10 miliar untuk semua periode (1 Juli 2016-31 Maret 2017)
  2. Tarif Standar sesuai periode berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,
  • Jika harta direpatriasi: 2% (1 Juli 2016 – 30 September 2016), 3% (1 Oktober – 31 Desember 2016) dan 5%  (1 Januari – 31 Maret 2017).
  • Jika harta tidak dialihkan ke dalam negeri, tetap berada di luar NKRI: 4% (1 Juli 2016 – 30 September 2016), 6% (1 Oktober – 31 Desember 2016) , 10% (1 Januari – 31 Maret 2017).

Setelah membayar uang tebusan, WP menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya. Kemudian, dalam jangka waktu 10 hari kerja Menteri Keuangan akan mengeluarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya. Untuk format pengajuan dan pencabutan permohonan pengampunan pajak dapat dilihat di lampiran PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

*Catatan: Bila harta yang diungkapkan tidak dalam bentuk kas atau non kas, maka nilai dari harta tersebut menggunakan nilai wajar.

Perputaran Investasi dari Dana Tax Amnesty Indonesia

Hal menarik yang sedang digandrungi oleh para WP OP maupun WP Badan adalah persiapan kelengkapan berkas untuk mengajukan pengampunan pajak atas harta yang belum dilaporkan sebelumnya. Adapun latar belakang dari tax amnesty ini adalah untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang Indonesia. Belum lagi, bila dilihat dari sudut pandang makro, ketergantungan dana dan kestabilan negara lain sangat mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah. Seperti penarikan investasi Amerika dalam mata uang dollar yang ditarik beberapa waktu yang lalu, dengan cepat membuat nilai tukar rupiah melemah.

Ketergantungan ini menyebabkan banyak pergerakan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di dalam negeri terhambat. Untuk itu diperlukan strategi serta perencanaan ekonomi untuk masa yang tidak lagi hanya memikirkan rencana jangka pendek, tetapi lebih kepada perencanaan jangka panjang 10-20 tahun ke depan. Sementara perencanaan jangka pendek akan mengikuti dan bersifat lebih dinamis, karena rencana jangka pendek ini yang justru memiliki banyak polemik yang dapat menghancurkan rencana jangka panjang.

Indonesia dapat mengurangi ketergantungan investasi dari luar negeri dengan dana tax amnesty, sehingga dapat mencapai kestabilan ekonomi jika terdapat permasalahan internasional (geopolitik) yang menyebabkan Indonesia ikut terpuruk akibat hubungan kausalitas (sebab-akibat) seperti investasi dengan negara lain. Secara tidak langsung, hal itu akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kesenjangan (koefisien gini) yang tinggi. Ditambah lagi, tax amnesty merupakan metode penarikan dana untuk memperbaiki siklus investasi di dalam negeri. Kebutuhan akan rupiah yang lebih besar akan menguatkan nilai tukar rupiah.

Indonesia memilliki potensi besar di sektor pajak yang belum tergali. Potensi itu digali dan direalisasikan melalui kebijakan penetapan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Bila dicermati, penarikan dana dari luar negeri ini seperti yang dilakukan oleh Amerika beberapa waktu yang lalu. Perbedaannya, kebijakan di Amerika berhubungan dengan kebijakan investasi dan moneter yang sebelumnya telah direncanakan sejak lama. Sedangkan Indonesia melalui kebijakan fiskal yang dilaksanakan sesuai potensi penerimaan pajak yang hilang.

Masing-masing negara memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Analisis SWOT), sama seperti Indonesia. Indonesia memiliki peluang/kesempatan pasar yang besar, tetapi ancaman Indonesia adalah ketergantungan yang besar dengan negara lain. Di sisi lain, Indonesia perlu dana yang besar untuk memperbaiki infrastruktur yang memiliki GAP tinggi dibanding negara lain, bahkan antara satu daerah Indonesia dengan daerah lainnya di dalam NKRI. Untuk itu, dana yang terkumpul dari tax amnesty akan meningkatkan perputaran investasi dan bisnis di dalam negeri yang akan berdampak pada: pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, nilai tukar rupiah dan pembangunan berkelanjutan (seperti pembangunan infrastruktur).

Perkembangan Tax Amnesty Indonesia

Sejauh ini, pendapatan tax amnesty pada pertengahan agustus sampai akhir september diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada bulan juli karena perlunya proses pengumpulan informasi dan data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty. Pada 8 Agustus lalu, dikeluarkan peraturan terbaru terkait tax amnesty, yaitu PMK No. 122/PMK.08/2016 dan PMK No. 123/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan RI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak. Dana hasil repatriasi WP akan diinvestasikan di dalam NKRI paling singkat dalam jangka waktu 3 tahun. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam:

  1. SBN Republik Indonesia
  2. Obligasi Badan Usaha Milik Negara
  3. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah
  4. Investasi keuangan pada Bank Persepsi
  5. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  6. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha
  7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah, dan/atau
  8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam proses tax amnesty, pelayanan untuk WP sama sekali tidak dibebankan biaya apa pun. WP hanya perlu membayar uang tebusan melewati satu jalur, yaitu melalui sistem elektronik e-billing Bank Persepsi. Jika ada oknum yang meminta imbalan, WP dapat melaporkannya ke layanan tax amnesty. Hal ini sesuai dengan PENG – 06/PJ.09/2016 tentang Pelayanan Amnesti Pajak.

Sementara bagi WP yang tidak memanfaatkan fasilitas tax amnesty, jika WP tidak patuh dan dalam tahap pemeriksaan, pemeriksaan akan tetap dilaksanakan pada WP tersebut. Pemeriksaan tidak dilakukan hanya kepada WP yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tax amnesty.

Semua PKP Wajib Menggunakan e-Faktur Mulai 1 Juli 2016

Melengkapi peraturan tahun 2014, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 136 tahun 2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru, yaitu PENG – 05/PJ.09/2016 tentang Penerapan e-Faktur Secara Nasional. Dalam aturan terbaru tersebut, disebutkan bahwa semua PKP (Pengusaha Kena Pajak) di Indonesia wajib menggunakan e-Faktur. Jika sebelumnya hanya PKP yang ditunjuk pemerintah yang wajib membuat e-Faktur dengan dikeluarkannya KEP – 136 /PJ/2014, maka dengan berlakunya PENG – 05/PJ.09/2016 semua PKP wajib membuat e-SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.

Pembuatan faktur pajak elektronik dimulai pada tanggal 1 Juli 2016. Sehingga, PKP perlu untuk melakukan registrasi e-Faktur. Bila masih ada PKP yang belum memiliki Sertifikat Elektronik dari KPP , PKP harus segera mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Sebab bila tidak membuat e-Faktur atau e-Faktur tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, PKP dianggap tidak membuat e-Faktur dan dikenakan sanksi denda 2% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Selain itu, PM (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan jika Faktur Pajak yang dibuat tidak dalam bentuk e-Faktur. Oleh karena itu, PKP perlu mempersiapkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban penggunaan e-Faktur agar tidak terkena sanksi denda sebesar 2% dari DPP.

Perencanaan Pajak Badan Usaha antara Tarif PP 46 atau Pasal 31E UU PPh

Bagi perusahaan yang baru saja terbentuk dan memiliki penghasilan, perusahaan startup perlu membuat perencanaan pajak, khususnya bagi perusahaan yang memiliki omzet di bawah 4,8 miliar. Dua pilihan yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak startup per tahun adalah dengan menggunakan tarif 1% dari omzet (nilai bruto) dalam satu tahun pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 untuk omzet di bawah 4,8 miliar per tahun atau menggunakan tarif normal PPh Badan Pasal 17 ayat (2a) UU PPh sebesar 25% yang perhitungannya sesuai dengan Pasal 31E UU PPh. Pilihan tersebut dapat dipertimbangkan dengan mempertimbangkan biaya dan omzet perusahaan. Berikut ini adalah contoh perhitungan sederhana antara PP 46 Tahun 2013 dengan Penerapan Pasal 31E UU PPh.

Pasal 31E dan PP 46 (Biaya Besar)

Pasal 31E dan PP 46 (Biaya Kecil)
Sumber: data diolah

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya usaha yang besar bila dibandingkan dengan omzet dapat menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (2a) untuk penghematan pajak per tahun dari perusahaan. Sementara bila biaya perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan omzet akan lebih menguntungkan dan menghemat pengeluaran pajak dengan menggunakan tarif final 1% dari PP 46 tahun 2013 atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan.

PP 46 akan lebih menguntungkan jika digunakan pada usaha yang biayanya relatif tidak begitu besar, sementara bila biaya perusahaan relatif besar bila dibandingkan dengan omzet perusahaan, akan lebih besar pula biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya. Perhitungan di atas lebih cocok untuk perusahaan dengan omzet fluktuatif antara melebihi 4,8 miliar atau kurang dari 4,8 miliar karena ketentuan untuk perhitungan pajak perusahaan yang relatif konsisten ketika memilih dasar perhitungan pajak bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya rencana dan manajemen keuangan dari perusahaan untuk jangka panjang terkait dengan kewajiban pajak perusahaan.

 

 

Perencanaan Pajak dari Perpaduan PMK No. 169 Tahun 2015 dan PMK No. 191 Tahun 2015

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 169 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan 2016

Sebelum dikeluarkannya PMK No. 191 Tahun 2015, tarif pajak untuk revaluasi aktiva tetap adalah sebesar 10%. Namun, sejak dikeluarkannya PMK tersebut, terdapat insentif yang diberikan oleh pemerintah, yaitu tarif yang dikenakan atas revaluasi hanya sebesar:

  • 3% untuk tanggal 20 oktober 2015 sampai 31 Desember 2015
  • 4% untuk 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016
  • 6% untuk 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016
  • Lalu tarif kembali normal menjadi 10% pada tahun 2017 dan seterusnya

Insentif ini dapat digunakan perusahaan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap yang dapat menambah modal perusahaan. Penambahan modal ini disebabkan adanya perubahan nilai dari aktivitas revaluasi (penilaian kembali) aktiva tetap yang menjadi lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Revaluasi aktiva tetap yang dapat menambah modal ini didukung dengan tarif pengenaan pajak yang rendah sebagai salah satu fasilitas bagi perusahaan yang ingin menambah besarnya modal perusahaan. Sementara itu, perubahan juga terjadi dengan munculnya PMK No. 169 Tahun 2015 tentang perbandingan utang dan modal atau biasa yang dikenal dengan Debt Equity Ratio (DER) . Sebelumnya, perbandingan antara utang dan modal yang boleh diakui sebagai biaya bunga adalah 3:1 pada tahun 1984, kemudian berubah menjadi 4:1 sesuai dengan PMK No. 169 Tahun 2015 untuk wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham-saham.

Bila dikaitkan antara PMK No. 191 dengan PMK No. 169 Tahun 2015, maka dapat dibuat sebuah perencanaan pajak untuk memperbesar total modal perusahaan dengan revaluasi aktiva tetap perusahaan, memanfaatkan masa jangka waktu yang diatur dalam PMK No. 191 Tahun 2016 melalui insentif yang diberikan. Dan, memanfaatkan perubahan atas biaya bunga yang boleh diakui dalam PMK No. 169 Tahun 2015. DER selain berguna untuk meningkatkan kepercayaan pinjaman dari bank juga dapat memperbesar biaya bunga yang dapat diakui oleh perusahaan karena perbandingan yang meningkat dari 3:1 menjadi 4:1. Hal ini dapat berguna untuk perusahaan yang ingin membuat perencanaan pajak terkait dengan penambahan modal dan pengakuan biaya bunga atas utang perusahaan.

Sehingga, secara sederhana modal yang bertambah atas revaluasi aktiva tetap dapat meningkatkan perbandingan utang dan modal perusahaan yang berguna untuk meningkatkan biaya bunga yang dapat diakui oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan sebelum dikenakan pajak badan.

Tax Planning dalam Transfer Pricing Versi Perusahaan Starbucks

Di bawah ini adalah salah satu tax planning yang dilakukan oleh perusahaan Starbucks terkait dengan Transfer Pricing dan pengalihan penghasilan ke negara Tax Haven.

Kasus Starbuck
Skema Analisis Tax Planning Starbucks dan Pemanfaatan Tax Haven (Sumber: data diolah)

Teknis:

Starbucks Inggris memanfaatkan celah hukum dan tax haven di Belanda melalui cabang starbucks yang berada di Belanda. Penghasilan starbuck Inggris ditransfer ke starbucks Belanda bernama Stabucks Coffee EMEA BV sebagai biaya lisensi dan royalti bagi Starbucks Coffee EMEA BV di Belanda. Jika menggunakan pola anti-transfer pricing yang benar, starbucks Inggris seharusnya menstransfer biaya itu pada cabang terdekat Stabucks Coffee EMEA BV yang berada di Inggris. Untuk meyakinkan bahwa kerugian yang didapat starbucks Inggris adalah benar, operasi Starbucks Inggris dibiayai melalui utang dari cabang-cabang Starbucks lainnya di negara lain. Sehingga, biaya pembayaran utang dan bunga akan mengurangi penghasilan dari starbucks Inggris, sementara keuntungannya ditransfer ke negara Belanda yang tarif pajaknya sangat kecil.

Agar lebih meyakinkan lagi, pembelian biji kopi starbucks dibeli dari starbucks di Swiss. Meski sebenarnya biji kopi itu tidak dibeli dari starbucks Inggris, melainkan dari banyak negara lain. Poin celah yang digunakan adalah karena starbucks di Swiss yang memiliki hak hukum atas biji kopi tersebut, sehingga seakan-akan starbucks Inggris membeli biji kopi dari starbucks Swiss yang pajak penjualannya rendah, hanya sebesar 2% dari nilai penjualan. Hal utama dari pemanfaatan tax haven oleh starbucks adalah larinya penghasilan starbucks di Inggris ke luar negeri, yaitu ke Belanda sebagai negara tax haven. Dalam kurun waktu 3 tahun, dengan berbagai praktik yang dilakukan, starbucks Inggris mengakui kerugian dan tidak dikenakan pajak selama itu juga di Inggris.

Kaitan kasus starbucks dengan etika bisnis internasional adalah etika bisnis internasional ada untuk mengurangi tindak kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusaahaan dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dalam kasus starbucks, eksploitasi yang dilakukan adalah eksploitasi keuntungan. Bila mengacu kepada De George Rule, yaitu 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional, starbucks Inggris telah melanggar aturan pertama dan keenam dalam etika bisnis internasional, yaitu (1) korporasi multinasional tidak boleh dengan sengajak mengakibatkan kerugian langsung dan (6) korporasi internasional harus membayar pajak dengan fair (adil). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa starbucks Inggris telah melanggar etika bisnis internasional dan bertindak amoral seperti yang dikatakan oleh salah satu perwakilan otoritas pajak Inggris yang mengintrogasi CFO starbucks Inggris.

Fasilitas Tax Amnesty Indonesia

Proses pembuatan Undang-Undang Tax Amnesty yang masih dalam tahap pembuatan penyempurnaan dan menunggu waktu untuk pengetokan palu legalitas Undang-Undang Tax Amnesty di Indonesia telah menjadi kabar besar bagi seluruh pembisnis Indonesia yang menanamkan dana atau hartanya di luar negeri. Tidak hanya pembisnis yang menanamkan uangnya di luar negeri, para UKM di Indonesia juga dapat menggunakan fasilitas Tax Amnesty. Adanya Undang-Undang Tax Amnesty ini dari pemerintah diharapkan dapat memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Undang-Undang Tax Amnesty ini adalah pertama kalinya di Indonesia, setelah sebelumnya otoritas pajak memberikan fasilitas kebijakan Sunset Policy dan TPWP (Tahun Pembinaan Wajib Pajak) untuk dapat menarik kembali potensi pajak yang hilang.

Jenis fasilitas yang diberikan bagi wajib pajak ada dua jenis dalam draft Undang-Undang Tax Amnesty, yaitu pelaporan harta di luar negeri yang sebelumnya tidak dilaporkan di SPT (Surat Pemberitahuan) pajak dan repatriasi (memulangkan kembali dana yang sebelumnya diparkir di luar negeri). Masing-masing fasilitas tersebut memiliki tarif terbusan sebesar persentase tertentu yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk pelaporan harta di luar negeri, jumlah harta bersih yang dilaporkan di luar negeri akan dikurangkan dengan yang telah dilaporkan di dalam SPT wajib pajak. Dari hasil pengurangan atau selisih harta tersebut, berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty yang akan berlaku nanti dikalikan dengan persentase tarif tebusan yang ditentukan. Sementara ini, berdasarkan draft Undang-Undang, tarif yang dikenakan berbeda-beda dengan rincian:

  1. Sebesar 3% untuk permohonan 3 bulan pertama
  2. Sebesar 4% untuk permohonan 3 bulan kedua
  3. Sebesar 6% untuk permohonan semester II

Kemudian, untuk repatriasi dana dari luar negeri dikenakan tarif tebusan yang lebih rendah dibanding jika wajib pajak hanya melaporkan hartanya saja di luar negeri. Hal ini didasarkan karena harta wajib pajak yang pulang ke dalam negeri dapat memutar aliran dana dan dapat turut serta dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara Indonesia. Tarif tebusan yang dikenakan untuk repatriasi dikalikan dengan dana yang direpatriasi oleh wajib pajak dari luar negeri. Sama halnya dengan pelaporan harta di luar negeri, tarif tebusan untuk repatriasi dana dari luar negeri juga berbeda-beda berdasarkan jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak dengan rincian:

  1. Sebesar 1% untuk permohonan 3 bulan pertama
  2. Sebesar 2% untuk permohonan 3 bulan kedua
  3. Sebesar 3% untuk permohonan semester II

Tax Amnesty merupakan program yang digunakan untuk mendapatkan dana yang seharusnya dikenakan pajak di dalam negeri, tetapi tidak dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan pajak terutang dan disimpan di luar negeri, sehingga negara tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari wajib pajak. Pengampunan pajak atau yang umum disebut dengan Tax Amnesty ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengembalikan potensi pajak yang sempat hilang tersebut. Umumnya, keberhasilan program Tax Amnesty berkaitan dengan realisasi target yang diharapkan sampai jangka waktu pemberlakuan Tax Amnesty habis.

Undang-Undang Tax Amnesty Indonesia akan menjadi pedoman baru bagi negara untuk melaksanakan program Tax Amnesty. Bila dibandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan Tax Amnesty sejak lama, ada beberapa negara yang berhasil dan ada juga yang gagal dalam menerapkan Tax Amnesty, salah satunya India pada tahun 1981 yang gagal memperluas basis pajaknya. Indonesia dapat mempelajari Tax Amnesty yang pernah sukses dilakukan oleh negara lain sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia.

Pada dasarnya Tax Amnesty harus menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat maupun negara. Tidak hanya melihat dari aspek bisnis dan potensi saja, tetapi juga dari pandangan, perilaku dan gaya hidup masyarakat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan arah suatu kebijakan Tax Amnesty. Karena dengan memperhatikan setiap aspek, tingkat keberhasilan suatu program termasuk Tax Amnesty akan cenderung lebih besar.

Pemberlakuan Pajak Internasional WP OP di Indonesia

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Luar Negeri, pengenaan pajaknya ditentukan oleh beberapa hal di bawah ini. Sehingga, dapat ditentukan WP tersebut dikenakan pajak di dalam negeri (Indonesia) atau di luar negeri (negara asal WP OP).

  1. WP OP harus memiliki SKD (Surat Keterangan Domisili) untuk menentukan WP tersebut dikenakan pajak di dalam negeri atau di luar negeri. Misalnya WP OP Luar Negeri memiliki SKD bahwa WP berdomisili di Inggris, maka pengenaan pajak WP tersebut adalah di Inggris, bukan di Indonesia.
  2. Bila terdapat P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) yang dikenal dengan tax treaty antara Indonesia dan negara lain (misal: Inggris), maka tarif pengenaan pajak  yang dikenakan pada WP OP adalah sebesar tarif yang tercantum dalam P3B antara Inggris dan Indonesia. Tidak menggunakan tarif normal sesuai dengan UU PPh masing-masing negara.
  3. Bila tidak ada P3B antara Indonesia dengan luar negeri (misal: British Virgin Island), maka pengenaan pajak WP OP Luar Negeri menggunakan aturan dalam UU PPh mengenai subjek dan objek pajak yang dikenakan terhadap penghasilan WP OP Luar Negeri.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa SKD merupakan gerbang masuk pengenaan pajak WP OP yang menentukan pengenaan pajak WP OP berada di dalam negeri atau luar negeri.