Tax Planning dalam Transfer Pricing Versi Perusahaan Starbucks

Di bawah ini adalah salah satu tax planning yang dilakukan oleh perusahaan Starbucks terkait dengan Transfer Pricing dan pengalihan penghasilan ke negara Tax Haven.

Kasus Starbuck
Skema Analisis Tax Planning Starbucks dan Pemanfaatan Tax Haven (Sumber: data diolah)

Teknis:

Starbucks Inggris memanfaatkan celah hukum dan tax haven di Belanda melalui cabang starbucks yang berada di Belanda. Penghasilan starbuck Inggris ditransfer ke starbucks Belanda bernama Stabucks Coffee EMEA BV sebagai biaya lisensi dan royalti bagi Starbucks Coffee EMEA BV di Belanda. Jika menggunakan pola anti-transfer pricing yang benar, starbucks Inggris seharusnya menstransfer biaya itu pada cabang terdekat Stabucks Coffee EMEA BV yang berada di Inggris. Untuk meyakinkan bahwa kerugian yang didapat starbucks Inggris adalah benar, operasi Starbucks Inggris dibiayai melalui utang dari cabang-cabang Starbucks lainnya di negara lain. Sehingga, biaya pembayaran utang dan bunga akan mengurangi penghasilan dari starbucks Inggris, sementara keuntungannya ditransfer ke negara Belanda yang tarif pajaknya sangat kecil.

Agar lebih meyakinkan lagi, pembelian biji kopi starbucks dibeli dari starbucks di Swiss. Meski sebenarnya biji kopi itu tidak dibeli dari starbucks Inggris, melainkan dari banyak negara lain. Poin celah yang digunakan adalah karena starbucks di Swiss yang memiliki hak hukum atas biji kopi tersebut, sehingga seakan-akan starbucks Inggris membeli biji kopi dari starbucks Swiss yang pajak penjualannya rendah, hanya sebesar 2% dari nilai penjualan. Hal utama dari pemanfaatan tax haven oleh starbucks adalah larinya penghasilan starbucks di Inggris ke luar negeri, yaitu ke Belanda sebagai negara tax haven. Dalam kurun waktu 3 tahun, dengan berbagai praktik yang dilakukan, starbucks Inggris mengakui kerugian dan tidak dikenakan pajak selama itu juga di Inggris.

Kaitan kasus starbucks dengan etika bisnis internasional adalah etika bisnis internasional ada untuk mengurangi tindak kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusaahaan dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dalam kasus starbucks, eksploitasi yang dilakukan adalah eksploitasi keuntungan. Bila mengacu kepada De George Rule, yaitu 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional, starbucks Inggris telah melanggar aturan pertama dan keenam dalam etika bisnis internasional, yaitu (1) korporasi multinasional tidak boleh dengan sengajak mengakibatkan kerugian langsung dan (6) korporasi internasional harus membayar pajak dengan fair (adil). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa starbucks Inggris telah melanggar etika bisnis internasional dan bertindak amoral seperti yang dikatakan oleh salah satu perwakilan otoritas pajak Inggris yang mengintrogasi CFO starbucks Inggris.

Fasilitas Tax Amnesty Indonesia

Proses pembuatan Undang-Undang Tax Amnesty yang masih dalam tahap pembuatan penyempurnaan dan menunggu waktu untuk pengetokan palu legalitas Undang-Undang Tax Amnesty di Indonesia telah menjadi kabar besar bagi seluruh pembisnis Indonesia yang menanamkan dana atau hartanya di luar negeri. Tidak hanya pembisnis yang menanamkan uangnya di luar negeri, para UKM di Indonesia juga dapat menggunakan fasilitas Tax Amnesty. Adanya Undang-Undang Tax Amnesty ini dari pemerintah diharapkan dapat memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Undang-Undang Tax Amnesty ini adalah pertama kalinya di Indonesia, setelah sebelumnya otoritas pajak memberikan fasilitas kebijakan Sunset Policy dan TPWP (Tahun Pembinaan Wajib Pajak) untuk dapat menarik kembali potensi pajak yang hilang.

Jenis fasilitas yang diberikan bagi wajib pajak ada dua jenis dalam draft Undang-Undang Tax Amnesty, yaitu pelaporan harta di luar negeri yang sebelumnya tidak dilaporkan di SPT (Surat Pemberitahuan) pajak dan repatriasi (memulangkan kembali dana yang sebelumnya diparkir di luar negeri). Masing-masing fasilitas tersebut memiliki tarif terbusan sebesar persentase tertentu yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk pelaporan harta di luar negeri, jumlah harta bersih yang dilaporkan di luar negeri akan dikurangkan dengan yang telah dilaporkan di dalam SPT wajib pajak. Dari hasil pengurangan atau selisih harta tersebut, berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty yang akan berlaku nanti dikalikan dengan persentase tarif tebusan yang ditentukan. Sementara ini, berdasarkan draft Undang-Undang, tarif yang dikenakan berbeda-beda dengan rincian:

  1. Sebesar 3% untuk permohonan 3 bulan pertama
  2. Sebesar 4% untuk permohonan 3 bulan kedua
  3. Sebesar 6% untuk permohonan semester II

Kemudian, untuk repatriasi dana dari luar negeri dikenakan tarif tebusan yang lebih rendah dibanding jika wajib pajak hanya melaporkan hartanya saja di luar negeri. Hal ini didasarkan karena harta wajib pajak yang pulang ke dalam negeri dapat memutar aliran dana dan dapat turut serta dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara Indonesia. Tarif tebusan yang dikenakan untuk repatriasi dikalikan dengan dana yang direpatriasi oleh wajib pajak dari luar negeri. Sama halnya dengan pelaporan harta di luar negeri, tarif tebusan untuk repatriasi dana dari luar negeri juga berbeda-beda berdasarkan jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak dengan rincian:

  1. Sebesar 1% untuk permohonan 3 bulan pertama
  2. Sebesar 2% untuk permohonan 3 bulan kedua
  3. Sebesar 3% untuk permohonan semester II

Tax Amnesty merupakan program yang digunakan untuk mendapatkan dana yang seharusnya dikenakan pajak di dalam negeri, tetapi tidak dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan pajak terutang dan disimpan di luar negeri, sehingga negara tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari wajib pajak. Pengampunan pajak atau yang umum disebut dengan Tax Amnesty ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengembalikan potensi pajak yang sempat hilang tersebut. Umumnya, keberhasilan program Tax Amnesty berkaitan dengan realisasi target yang diharapkan sampai jangka waktu pemberlakuan Tax Amnesty habis.

Undang-Undang Tax Amnesty Indonesia akan menjadi pedoman baru bagi negara untuk melaksanakan program Tax Amnesty. Bila dibandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan Tax Amnesty sejak lama, ada beberapa negara yang berhasil dan ada juga yang gagal dalam menerapkan Tax Amnesty, salah satunya India pada tahun 1981 yang gagal memperluas basis pajaknya. Indonesia dapat mempelajari Tax Amnesty yang pernah sukses dilakukan oleh negara lain sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia.

Pada dasarnya Tax Amnesty harus menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat maupun negara. Tidak hanya melihat dari aspek bisnis dan potensi saja, tetapi juga dari pandangan, perilaku dan gaya hidup masyarakat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan arah suatu kebijakan Tax Amnesty. Karena dengan memperhatikan setiap aspek, tingkat keberhasilan suatu program termasuk Tax Amnesty akan cenderung lebih besar.

Pemberlakuan Pajak Internasional WP OP di Indonesia

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Luar Negeri, pengenaan pajaknya ditentukan oleh beberapa hal di bawah ini. Sehingga, dapat ditentukan WP tersebut dikenakan pajak di dalam negeri (Indonesia) atau di luar negeri (negara asal WP OP).

  1. WP OP harus memiliki SKD (Surat Keterangan Domisili) untuk menentukan WP tersebut dikenakan pajak di dalam negeri atau di luar negeri. Misalnya WP OP Luar Negeri memiliki SKD bahwa WP berdomisili di Inggris, maka pengenaan pajak WP tersebut adalah di Inggris, bukan di Indonesia.
  2. Bila terdapat P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) yang dikenal dengan tax treaty antara Indonesia dan negara lain (misal: Inggris), maka tarif pengenaan pajak  yang dikenakan pada WP OP adalah sebesar tarif yang tercantum dalam P3B antara Inggris dan Indonesia. Tidak menggunakan tarif normal sesuai dengan UU PPh masing-masing negara.
  3. Bila tidak ada P3B antara Indonesia dengan luar negeri (misal: British Virgin Island), maka pengenaan pajak WP OP Luar Negeri menggunakan aturan dalam UU PPh mengenai subjek dan objek pajak yang dikenakan terhadap penghasilan WP OP Luar Negeri.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa SKD merupakan gerbang masuk pengenaan pajak WP OP yang menentukan pengenaan pajak WP OP berada di dalam negeri atau luar negeri.