Perubahan Saldo Minimum Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan berdasar PMK No. 70 Tahun 2017

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 menjadi salah satu momen terbesar keterbukaan akses keuangan secara internasional antara Indonesia dan negara-negara yang memiliki perjanjian pertukaran informasi secara otomatis dengan Indonesia. Ketetapan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei ini masih dalam tahap penyempurnaan. Hal yang menjadi salah satu topik utama dalam peraturan ini adalah batas minimum saldo yang harus dilaporkan untuk kepentingan perpajakan. Batas minimum saldo yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 200 juta yang tercantum dalam pasal 19 ayat (4) huruf a bagian 1 bagi rekening keuangan Orang Pribadi (perorangan). Saldo minimum tersebut adalah agregat saldo (total keseluruhan saldo dari berbagai rekening bank). Namun saldo minimum tersebut menuai berbagai kritik, khususnya biaya administrasi yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh informasi keuangan Wajib Pajak. Sedangkan untuk rekening keuangan yang dimiliki entitas (perusahaan) tidak terdapat batasan saldo minimum.

Berdasarkan berbagai pertimbangan pada tanggal 7 Juni 2017, dikeluarkan Siaran Pers No. 21/KLI/2017 bahwa Pemerintah Merevisi Batas Minimum Saldo Rekening yang Wajib Dilaporkan Lembaga Keuangan Secara Otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Orang Pribadi dari nilai awal minimum saldo sebesar Rp. 200 juta berubah menjadi Rp. 1 miliar, sehingga terdapat sekitar 496 ribu rekening atau 0,25% dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini yang wajib melaporkan rekening Wajib Pajak tersebut kepada DJP.

Bagi Orang Pribadi atau Entitas yang memiliki rekening keuangan di luar negeri, petunjuk teknis mengenai akses informasi secara otomatis diatur berdasarkan perjanjian internasional berupa:

  1. Persetujuan untuk Pertukaran Indormasi yang Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement)
  2. Konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Mattters)
  3. Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Multilateral Competent Authority Agrrement on Automatic Exchange of Financial Account Information)
  4. Persetujuan Bilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Bilateral Competent Authority Agrrement on Automatic Exchange of Financial Account Information)
  5. Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

Kompetisi Tarif Pajak Indonesia dengan Negara-Negara Tax Haven

Persaingan untuk mendapatkan investasi di dalam negeri menjadi salah satu motivasi tiap negara untuk menurunkan tarif pajak. Beberapa negara juga telah menerapkan kebijakan Tax Amnesty guna menarik kembali dana Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) yang tertanam di luar negeri untuk kembali masuk ke dalam negeri. Selain digunakan untuk investasi, dana yang dikembalikan dari luar negeri (repatriasi) tersebut akan membantu meningkatkan kelancaran aliran makro, seperti aliran modal. Salah satu yang telah menerapkan Tax Amnesty adalah Indonesia, yang kemudian terdapat isu bahwa Indonesia akan menurunkan tarif pajaknya. Penurunan tarif pajak ini tidak serta-merta menjadi salah satu solusi untuk Indonesia dalam menarik dana investasi. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti masih diperlukan reformasi administrasi perpajakan, perbaikan sarana dan prasarana dalam negeri serta kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak yang masih harus terus diperbaiki, mengikuti perkembangan kebutuhan bisnis global saat ini.

Penurunan tarif pajak artinya sama dengan mengurangi potensi pemajakan pada satu Wajib Pajak (WP). Sementara jika tarif pajak Indonesia tetap tinggi, maka dana WP Indonesia yang tertanam di luar negeri, khususnya negara Tax Haven akan terus meningkat. Jika penurunan tarif pajak akan dilaksanakan, maka pemerintah perlu melakukan penguatan basis pajak dan reformasi administrasi perpajakan. Data dari World Bank pada tahun 2015 membuktikan bahwa reformasi administrasi perpajakan berdampak pada peningkatan investasi di dalam negeri dengan persentase peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan sarana dan prasarana dalam negeri untuk menarik investor dan reformasi administrasi perpajakan yang didukung dengan penguatan basis pajak untuk mengimbangi penurunan tarif pajak agar target APBN dari penerimaan pajak dapat tercapai.

Bila dibandingkan keadaan Indonesia saat ini dengan negara-negara Tax Haven yang lebih dulu menurunkan tarif pajak mereka menjadi sangat rendah atau bahkan nol, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan investasi jika terdapat penurunan tarif. Namun, hal tersebut dapat terealisasi jika penurunan tarif diimbangi dengan realisasi perbaikan sarana dan prasarana serta reformasi administrasi perpajakan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas bagi WP yang membayar pajak seperti fasilitas pendidikan atau kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, maka manfaat dari pembayaran pajak dapat dirasakan oleh WP. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat khususnya WP kepada pemerintah dalam mengelola dana dapat meningkat. Peningkatan kepercayaan ini dapat menimbulkan keinginan untuk membayar pajak. Menimbang bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dalam mengelola uang negara dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang menimpa elite politik negara beberapa waktu yang lalu.

Tax Haven terlihat menjadi ancaman bagi negara yang memerlukan dana investasi. Kompetensi dengan negara Tax Haven bukan satu-satunya masalah yang menyebabkan kurangnya aliran dana investasi yang masuk ke dalam negeri. Ada begitu banyak faktor. Dari semua faktor yang ada, kemudahan berbisnis adalah salah satu penunjang paling besar dalam menarik dana investasi. Untuk itu diperlukan sinergi dan hamornisasi antar kementerian negara untuk merealisasikan kemudahan berbisnis di dalam negeri. Semuanya bergantung pada strategi, konsistensi dan kesinambungan suatu program pemerintah.

Tax Planning dalam Transfer Pricing Versi Perusahaan Starbucks

Di bawah ini adalah salah satu tax planning yang dilakukan oleh perusahaan Starbucks terkait dengan Transfer Pricing dan pengalihan penghasilan ke negara Tax Haven.

Kasus Starbuck
Skema Analisis Tax Planning Starbucks dan Pemanfaatan Tax Haven (Sumber: data diolah)

Teknis:

Starbucks Inggris memanfaatkan celah hukum dan tax haven di Belanda melalui cabang starbucks yang berada di Belanda. Penghasilan starbuck Inggris ditransfer ke starbucks Belanda bernama Stabucks Coffee EMEA BV sebagai biaya lisensi dan royalti bagi Starbucks Coffee EMEA BV di Belanda. Jika menggunakan pola anti-transfer pricing yang benar, starbucks Inggris seharusnya menstransfer biaya itu pada cabang terdekat Stabucks Coffee EMEA BV yang berada di Inggris. Untuk meyakinkan bahwa kerugian yang didapat starbucks Inggris adalah benar, operasi Starbucks Inggris dibiayai melalui utang dari cabang-cabang Starbucks lainnya di negara lain. Sehingga, biaya pembayaran utang dan bunga akan mengurangi penghasilan dari starbucks Inggris, sementara keuntungannya ditransfer ke negara Belanda yang tarif pajaknya sangat kecil.

Agar lebih meyakinkan lagi, pembelian biji kopi starbucks dibeli dari starbucks di Swiss. Meski sebenarnya biji kopi itu tidak dibeli dari starbucks Inggris, melainkan dari banyak negara lain. Poin celah yang digunakan adalah karena starbucks di Swiss yang memiliki hak hukum atas biji kopi tersebut, sehingga seakan-akan starbucks Inggris membeli biji kopi dari starbucks Swiss yang pajak penjualannya rendah, hanya sebesar 2% dari nilai penjualan. Hal utama dari pemanfaatan tax haven oleh starbucks adalah larinya penghasilan starbucks di Inggris ke luar negeri, yaitu ke Belanda sebagai negara tax haven. Dalam kurun waktu 3 tahun, dengan berbagai praktik yang dilakukan, starbucks Inggris mengakui kerugian dan tidak dikenakan pajak selama itu juga di Inggris.

Kaitan kasus starbucks dengan etika bisnis internasional adalah etika bisnis internasional ada untuk mengurangi tindak kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusaahaan dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dalam kasus starbucks, eksploitasi yang dilakukan adalah eksploitasi keuntungan. Bila mengacu kepada De George Rule, yaitu 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional, starbucks Inggris telah melanggar aturan pertama dan keenam dalam etika bisnis internasional, yaitu (1) korporasi multinasional tidak boleh dengan sengajak mengakibatkan kerugian langsung dan (6) korporasi internasional harus membayar pajak dengan fair (adil). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa starbucks Inggris telah melanggar etika bisnis internasional dan bertindak amoral seperti yang dikatakan oleh salah satu perwakilan otoritas pajak Inggris yang mengintrogasi CFO starbucks Inggris.

Fasilitas Tax Amnesty Indonesia

Proses pembuatan Undang-Undang Tax Amnesty yang masih dalam tahap pembuatan penyempurnaan dan menunggu waktu untuk pengetokan palu legalitas Undang-Undang Tax Amnesty di Indonesia telah menjadi kabar besar bagi seluruh pembisnis Indonesia yang menanamkan dana atau hartanya di luar negeri. Tidak hanya pembisnis yang menanamkan uangnya di luar negeri, para UKM di Indonesia juga dapat menggunakan fasilitas Tax Amnesty. Adanya Undang-Undang Tax Amnesty ini dari pemerintah diharapkan dapat memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Undang-Undang Tax Amnesty ini adalah pertama kalinya di Indonesia, setelah sebelumnya otoritas pajak memberikan fasilitas kebijakan Sunset Policy dan TPWP (Tahun Pembinaan Wajib Pajak) untuk dapat menarik kembali potensi pajak yang hilang.

Jenis fasilitas yang diberikan bagi wajib pajak ada dua jenis dalam draft Undang-Undang Tax Amnesty, yaitu pelaporan harta di luar negeri yang sebelumnya tidak dilaporkan di SPT (Surat Pemberitahuan) pajak dan repatriasi (memulangkan kembali dana yang sebelumnya diparkir di luar negeri). Masing-masing fasilitas tersebut memiliki tarif terbusan sebesar persentase tertentu yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk pelaporan harta di luar negeri, jumlah harta bersih yang dilaporkan di luar negeri akan dikurangkan dengan yang telah dilaporkan di dalam SPT wajib pajak. Dari hasil pengurangan atau selisih harta tersebut, berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty yang akan berlaku nanti dikalikan dengan persentase tarif tebusan yang ditentukan. Sementara ini, berdasarkan draft Undang-Undang, tarif yang dikenakan berbeda-beda dengan rincian:

  1. Sebesar 3% untuk permohonan 3 bulan pertama
  2. Sebesar 4% untuk permohonan 3 bulan kedua
  3. Sebesar 6% untuk permohonan semester II

Kemudian, untuk repatriasi dana dari luar negeri dikenakan tarif tebusan yang lebih rendah dibanding jika wajib pajak hanya melaporkan hartanya saja di luar negeri. Hal ini didasarkan karena harta wajib pajak yang pulang ke dalam negeri dapat memutar aliran dana dan dapat turut serta dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara Indonesia. Tarif tebusan yang dikenakan untuk repatriasi dikalikan dengan dana yang direpatriasi oleh wajib pajak dari luar negeri. Sama halnya dengan pelaporan harta di luar negeri, tarif tebusan untuk repatriasi dana dari luar negeri juga berbeda-beda berdasarkan jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak dengan rincian:

  1. Sebesar 1% untuk permohonan 3 bulan pertama
  2. Sebesar 2% untuk permohonan 3 bulan kedua
  3. Sebesar 3% untuk permohonan semester II

Tax Amnesty merupakan program yang digunakan untuk mendapatkan dana yang seharusnya dikenakan pajak di dalam negeri, tetapi tidak dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan pajak terutang dan disimpan di luar negeri, sehingga negara tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari wajib pajak. Pengampunan pajak atau yang umum disebut dengan Tax Amnesty ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengembalikan potensi pajak yang sempat hilang tersebut. Umumnya, keberhasilan program Tax Amnesty berkaitan dengan realisasi target yang diharapkan sampai jangka waktu pemberlakuan Tax Amnesty habis.

Undang-Undang Tax Amnesty Indonesia akan menjadi pedoman baru bagi negara untuk melaksanakan program Tax Amnesty. Bila dibandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan Tax Amnesty sejak lama, ada beberapa negara yang berhasil dan ada juga yang gagal dalam menerapkan Tax Amnesty, salah satunya India pada tahun 1981 yang gagal memperluas basis pajaknya. Indonesia dapat mempelajari Tax Amnesty yang pernah sukses dilakukan oleh negara lain sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia.

Pada dasarnya Tax Amnesty harus menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat maupun negara. Tidak hanya melihat dari aspek bisnis dan potensi saja, tetapi juga dari pandangan, perilaku dan gaya hidup masyarakat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan arah suatu kebijakan Tax Amnesty. Karena dengan memperhatikan setiap aspek, tingkat keberhasilan suatu program termasuk Tax Amnesty akan cenderung lebih besar.

Pemberlakuan Pajak Internasional WP OP di Indonesia

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Luar Negeri, pengenaan pajaknya ditentukan oleh beberapa hal di bawah ini. Sehingga, dapat ditentukan WP tersebut dikenakan pajak di dalam negeri (Indonesia) atau di luar negeri (negara asal WP OP).

  1. WP OP harus memiliki SKD (Surat Keterangan Domisili) untuk menentukan WP tersebut dikenakan pajak di dalam negeri atau di luar negeri. Misalnya WP OP Luar Negeri memiliki SKD bahwa WP berdomisili di Inggris, maka pengenaan pajak WP tersebut adalah di Inggris, bukan di Indonesia.
  2. Bila terdapat P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) yang dikenal dengan tax treaty antara Indonesia dan negara lain (misal: Inggris), maka tarif pengenaan pajak  yang dikenakan pada WP OP adalah sebesar tarif yang tercantum dalam P3B antara Inggris dan Indonesia. Tidak menggunakan tarif normal sesuai dengan UU PPh masing-masing negara.
  3. Bila tidak ada P3B antara Indonesia dengan luar negeri (misal: British Virgin Island), maka pengenaan pajak WP OP Luar Negeri menggunakan aturan dalam UU PPh mengenai subjek dan objek pajak yang dikenakan terhadap penghasilan WP OP Luar Negeri.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa SKD merupakan gerbang masuk pengenaan pajak WP OP yang menentukan pengenaan pajak WP OP berada di dalam negeri atau luar negeri.