Perputaran Investasi dari Dana Tax Amnesty Indonesia

Hal menarik yang sedang digandrungi oleh para WP OP maupun WP Badan adalah persiapan kelengkapan berkas untuk mengajukan pengampunan pajak atas harta yang belum dilaporkan sebelumnya. Adapun latar belakang dari tax amnesty ini adalah untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang Indonesia. Belum lagi, bila dilihat dari sudut pandang makro, ketergantungan dana dan kestabilan negara lain sangat mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah. Seperti penarikan investasi Amerika dalam mata uang dollar yang ditarik beberapa waktu yang lalu, dengan cepat membuat nilai tukar rupiah melemah.

Ketergantungan ini menyebabkan banyak pergerakan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di dalam negeri terhambat. Untuk itu diperlukan strategi serta perencanaan ekonomi untuk masa yang tidak lagi hanya memikirkan rencana jangka pendek, tetapi lebih kepada perencanaan jangka panjang 10-20 tahun ke depan. Sementara perencanaan jangka pendek akan mengikuti dan bersifat lebih dinamis, karena rencana jangka pendek ini yang justru memiliki banyak polemik yang dapat menghancurkan rencana jangka panjang.

Indonesia dapat mengurangi ketergantungan investasi dari luar negeri dengan dana tax amnesty, sehingga dapat mencapai kestabilan ekonomi jika terdapat permasalahan internasional (geopolitik) yang menyebabkan Indonesia ikut terpuruk akibat hubungan kausalitas (sebab-akibat) seperti investasi dengan negara lain. Secara tidak langsung, hal itu akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kesenjangan (koefisien gini) yang tinggi. Ditambah lagi, tax amnesty merupakan metode penarikan dana untuk memperbaiki siklus investasi di dalam negeri. Kebutuhan akan rupiah yang lebih besar akan menguatkan nilai tukar rupiah.

Indonesia memilliki potensi besar di sektor pajak yang belum tergali. Potensi itu digali dan direalisasikan melalui kebijakan penetapan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Bila dicermati, penarikan dana dari luar negeri ini seperti yang dilakukan oleh Amerika beberapa waktu yang lalu. Perbedaannya, kebijakan di Amerika berhubungan dengan kebijakan investasi dan moneter yang sebelumnya telah direncanakan sejak lama. Sedangkan Indonesia melalui kebijakan fiskal yang dilaksanakan sesuai potensi penerimaan pajak yang hilang.

Masing-masing negara memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Analisis SWOT), sama seperti Indonesia. Indonesia memiliki peluang/kesempatan pasar yang besar, tetapi ancaman Indonesia adalah ketergantungan yang besar dengan negara lain. Di sisi lain, Indonesia perlu dana yang besar untuk memperbaiki infrastruktur yang memiliki GAP tinggi dibanding negara lain, bahkan antara satu daerah Indonesia dengan daerah lainnya di dalam NKRI. Untuk itu, dana yang terkumpul dari tax amnesty akan meningkatkan perputaran investasi dan bisnis di dalam negeri yang akan berdampak pada: pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, nilai tukar rupiah dan pembangunan berkelanjutan (seperti pembangunan infrastruktur).

Perkembangan Tax Amnesty Indonesia

Sejauh ini, pendapatan tax amnesty pada pertengahan agustus sampai akhir september diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada bulan juli karena perlunya proses pengumpulan informasi dan data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty. Pada 8 Agustus lalu, dikeluarkan peraturan terbaru terkait tax amnesty, yaitu PMK No. 122/PMK.08/2016 dan PMK No. 123/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan RI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak. Dana hasil repatriasi WP akan diinvestasikan di dalam NKRI paling singkat dalam jangka waktu 3 tahun. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam:

  1. SBN Republik Indonesia
  2. Obligasi Badan Usaha Milik Negara
  3. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah
  4. Investasi keuangan pada Bank Persepsi
  5. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  6. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha
  7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah, dan/atau
  8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam proses tax amnesty, pelayanan untuk WP sama sekali tidak dibebankan biaya apa pun. WP hanya perlu membayar uang tebusan melewati satu jalur, yaitu melalui sistem elektronik e-billing Bank Persepsi. Jika ada oknum yang meminta imbalan, WP dapat melaporkannya ke layanan tax amnesty. Hal ini sesuai dengan PENG – 06/PJ.09/2016 tentang Pelayanan Amnesti Pajak.

Sementara bagi WP yang tidak memanfaatkan fasilitas tax amnesty, jika WP tidak patuh dan dalam tahap pemeriksaan, pemeriksaan akan tetap dilaksanakan pada WP tersebut. Pemeriksaan tidak dilakukan hanya kepada WP yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tax amnesty.

Penilaian Properti dan Contoh Laporan Penilaian Properti

Dalam menilai suatu properti yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu Real Properti dan Personal Properti diperlukan kerangka berpikir dasar untuk menentukan nilai indikasi dari suatu properti. Umumnya, penilaian properti dapat menggunakan salah satu dari 3 pendekatan, yaitu Pendekatan Perbandingan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan kekurangan masing-masing dalam menilai suatu properti. Oleh karena itu, agar mendapatkan nilai yang relevan dan sesuai dengan standar SPI (Standar Penilaian Indonesia) dan KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia) atas properti yang dinilai, penilai perlu menggunakan standar penilaian tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan properti yang dinilai. Berikut ini adalah skema sederhana dalam proses penilaian properti.

Proses Penilaian
Sumber: data diolah

Pada akhirnya, suatu proses penilaian akan menghasilkan laporan penilaian properti dengan contoh yang dapat diunduh di sini Contoh Laporan Penilaian

Perencanaan Pajak Badan Usaha antara Tarif PP 46 atau Pasal 31E UU PPh

Bagi perusahaan yang baru saja terbentuk dan memiliki penghasilan, perusahaan startup perlu membuat perencanaan pajak, khususnya bagi perusahaan yang memiliki omzet di bawah 4,8 miliar. Dua pilihan yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak startup per tahun adalah dengan menggunakan tarif 1% dari omzet (nilai bruto) dalam satu tahun pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 untuk omzet di bawah 4,8 miliar per tahun atau menggunakan tarif normal PPh Badan Pasal 17 ayat (2a) UU PPh sebesar 25% yang perhitungannya sesuai dengan Pasal 31E UU PPh. Pilihan tersebut dapat dipertimbangkan dengan mempertimbangkan biaya dan omzet perusahaan. Berikut ini adalah contoh perhitungan sederhana antara PP 46 Tahun 2013 dengan Penerapan Pasal 31E UU PPh.

Pasal 31E dan PP 46 (Biaya Besar)

Pasal 31E dan PP 46 (Biaya Kecil)
Sumber: data diolah

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya usaha yang besar bila dibandingkan dengan omzet dapat menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (2a) untuk penghematan pajak per tahun dari perusahaan. Sementara bila biaya perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan omzet akan lebih menguntungkan dan menghemat pengeluaran pajak dengan menggunakan tarif final 1% dari PP 46 tahun 2013 atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan.

PP 46 akan lebih menguntungkan jika digunakan pada usaha yang biayanya relatif tidak begitu besar, sementara bila biaya perusahaan relatif besar bila dibandingkan dengan omzet perusahaan, akan lebih besar pula biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya. Perhitungan di atas lebih cocok untuk perusahaan dengan omzet fluktuatif antara melebihi 4,8 miliar atau kurang dari 4,8 miliar karena ketentuan untuk perhitungan pajak perusahaan yang relatif konsisten ketika memilih dasar perhitungan pajak bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya rencana dan manajemen keuangan dari perusahaan untuk jangka panjang terkait dengan kewajiban pajak perusahaan.