CFC Rule Indonesia, Penetapan Dividen PMK No. 93 Tahun 2019

Pada tanggal 26 Juni 2019, telah diundangkan peraturan terbaru yang mengatur mengenai Controlled Foreign Company (CFC Rule) yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. Perbedaan peraturan ini dengan peraturan sebelumnya, yaitu PMK No. 107 tahun 2017 ada pada ruang lingkup peraturan yang lebih rinci di peraturan PMK No. 93 tahun 2019 dibanding peraturan sebelumnya. Penjelasan mengenai pengertian CFC Rules dan implementasinya pada peraturan tahun 2017 dapat dilihat di link ini. Berikut adalah beberapa poin penting perubahan yang perlu diperhatikan:

    1. Penghasilan tertentu yang termasuk dalam Deemed Dividend peraturan tahun 2017 tidak dijelaskan secara rinci. Kekurangan tersebut diperjelas dengan penjelasan pada PMK No. 93 Tahun 2019, dimana yang dimaksud penghasilan tertentu BULN Nonbursa terkendali adalah sebagai berikut:
      a. dividen, kecuali dividen yang diterima dan/atau diperoleh dari BULN Nonbursa terkendali
      b. bunga, kecuali BULN Nonbursa terkendali yang dimiliki oleh WPDN yang mempunyai izin usaha bank
      c. sewa berupa:

      1) sewa yang diterima dan/atau diperoleh sehubungan dengan penggunaan tanah dan/atau bangunan
      2) sewa yang berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BULN Nonbursa terkendali

      d. royalti
      e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.

    2. Dasar pengenaan Deemed Dividend khusus untuk pengendalian langsung Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) terhadap BULN. Pada poin ini, terdapat penjelasan yang sekilas cukup berbeda jika diamati dari peraturan sebelumnya. Pengenaan Deemed Dividend untuk  WPDN yang memiliki pengendalian langsung sebelumnya dikenakan atas laba setelah pajak BULN. Laba yang dimaksud sebelumnya mengacu kepada laba setelah pajak secara komersial, bukan laba setelah pajak secara fiskal. Melalui peraturan terbaru tahun ini, definisi penghasilan tertentu berupa laba setelah pajak tersebut diperinci dan digantikan menjadi jumlah neto setelah pajak.

Jumlah neto setelah pajak yang dimaksud dalam peraturan terbaru ini adalah jumlah bruto penghasilan setelah dikurangi 2 komponen, yaitu:

  1. Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara (3M) penghasilan tertentu.Pada poin ini, biaya yang dapat dikurangkan atas penghasilan hanya yang berkaitan dengan usaha BULN.
    Berbeda dengan peraturan sebelumnya, peraturan ini mempertegas bahwa hanya biaya yang berkaitan dengan usaha dan/atau yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan saja yang dapat diakui sebagai poin biaya. Sebagai contoh, jika terdapat biaya memberikan sumbangan pendidikan pada perusahaan lain yang tidak ada kaitannya dengan usaha BULN, maka biaya tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai kategori biaya 3M.
  2. Bagian Pajak Penghasilan yang terutang, dibayar atau dipotong atas penghasilan tertentu jika ada Pajak  Penghasilan yang dibayar atau dipotong atas penghasilan tersebut.

Pengendalian pada CFC Rule Indonesia adalah adanya penyertaan sebesar 50% pada setiap tingkat penyertaan modal. Berikut adalah contoh gambaran pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung.

Tech Multinational Corporation, Digital Business Tax

Many ways multinational corporation have done for making efficiency to operation, through internal policy, market strategies, expansion in another country, product improvement, innovation and tax planning. The last one strategy is the point, how multinational corporation in technology play it aggresively or safely. And, no doubt, tax saving is one way to maximize company’s profit significantly using grey area in a set of rule each country. In fact, the paramount problem for government is they can’t imposed taxes to some kind of technology multinational firm. This issue happened because currently these firms have no physical presence in some countries, but they have high income from the user there. No operation in the area, no tax compulsion fulfillment. For instance, Google, Amazon and Facebook. They have great impact in tax debated in Europe. These firms didn’t operate in United Kingdom and France, the underscore fact is they still operate through their users with no office there. Loss of high tax potential for a long time prompted government to make a pace, advance protocol to make this loss of tax potential could be taxable.

The unilateral solution has been implemented by these two countries, UK and France. Firstly, French imposed  tax to revenue from users in their country 3% for the digital platform. Also, UK have done similiar way followed French with rate 2%. This regulation making great impact which come from United States government and giant digital business as mentioned above. Negotiation from many country still occur until now. Especially to found multilateral solution together, and OECD have been worked to get tax solution. Universal solution for this kind of technology firm which can implement to all country through treaty. As a result, the movement of these countries were strict for some behalf.

Digital business has a lot of biggest impact in social life in society, private behalf, and specifically giving income contribution to government in a country. This business has huge potential and will be more in the future. The question, what country will get the direct benefit for this business? Absolutely, the answer chiefly come from where the headquarter of the business is. Also, where this business has physical presence is the key of issue that already discussed for a long time, the subsidiary company. I think, the best strategy for a country to increase their income beside tax strategy is build the great business ecosystem. Many option could be take, for example a country might be decrease company’s tax rate, it will affect FDI (Foreign Direct Investment) to the country and might be get physical presence of the business there. This is why many country competed in tax rate. Based on OECD report since 2000, over 21% tax rate was diminished for increasing foreign investment. In the other side, it’s open chance to society to get a job, in return, government could be increase tax rate in individual with mulling other factor such as prosperity from their society. And many other strategies. One step ahead in policy is critical to prescribe direction a country to face challenges nowadays. Multilateral solution for tax would be one of the best offer to complement and enhance income strategy of a country in this digital business era.