Transfer Pricing Documentation Based on PMK 213/PMK.03/2016

Indonesia has been issued regulation about Transfer Pricing Documentation through Regulation Of The Minister Of Finance Of Republic Indonesia Number 213/PMK.03/2016 Concerning Type Of Documents And/Or Additional Information Which Must Be Advised By Taxpayer That Doing Transaction With Related Party And The Procedures Of Management. This regulation is needed to avoid BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) that usually play by multinational company that associated in group company which operate around the world. The regulation is applying for fiscal year 2016 and required taxpayer to make 3 files that consist of:

  1. Master File
  2. Local File
  3. CbCR (Country by Country Report)

Master file must be contain about Business Group Structure that consist of Geographic Location of Business, Share Information and Ownership Scheme. The master file could make once for the attached of annual corporate income tax return for some fiscal year. Then, local file must be contain about Management Structure, Business Strategy, Operational Aspect, and Background of Business for identification and business operation explanation. This local file explain too about affiliated and non affiliated transaction information, and arm’s length principle information of company transaction with 5 these method:

  1. The comparable uncontrolled price method (CUP)
  2. The resale price method (RPM)
  3. The cost plus method (CPM)
  4. The profit split method (PSM)
  5. The transactional net margin method (TNMM)

Transfer Pricing Documentation (or called TP Doc) must be contain the explanation of using one of some arm’s length principle method. Here is the simple ilustration of using fair price for affiliated or non affiliated transaction.

There’s not all of company must be provide Transfer Pricing documentation. Here’s the criteria of company that doesn’t need to make transfer pricing documentation by observe this points:

  1. Doesn’t have affiliated transaction in current year
  2. Gross revenue < 50 billion in previous year
  3. Affiliated transaction of tangible good <20 billion in previous year
  4. Affiliated transaction of intangible good, services and interest < 5 billion
  5. In the current year, no have transaction with the other country that have tax tariff under tax tariff in the article 17 of Indonesia Income Tax Law

Implementasi Tarif Tax Treaty Berdasarkan PER-10 Tahun 2017

Tax treaty adalah perjanjian antara dua negara yang mengatur tentang perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara yang satu dengan negara lainnya untuk dapat menentukan negara mana yang berhak memajaki penghasilan dari Wajib Pajak dengan memperhatikan time test (jangka waktu Wajib Pajak menetap di salah satu negara) dan jenis penghasilannya. Direktur Jenderal Pajak mengesahkan PER-10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku mulai 1 Agustus 2017 lalu. Peraturan ini menyempurnakan PER-62 Tahun 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Umumnya, tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diatur dalam tax treaty memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak yang diatur dalam Undang-Undang domestik. Oleh karena itu, untuk dapat memanfaatkan tarif pajak tax treaty, maka Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) perlu bekerja sama untuk memenuhi persayaratan administrative dan persyaratan tertentu untuk dapat menikmati tarif dari tax treaty. Berikut adalah poin-poin penting dari PER-10 Tahun 2017:

  1. WPDN di Indonesia yang memiliki transaksi dengan WPLN wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 dengan melampirkan bukti potong penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri, Form DGT-1 atau Form DGT-2 dan COD (Certificate of Domicile) yang masih berlaku untuk periode pemotongan pajak, yaitu paling lama 12 bulan.
  2. Jika pajak yang dipotong Nihil (tidak dipotong pajak), WPDN tetap wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan dan dilampirkan saat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 bersama dengan lampiran Form DGT-1 atau Form DGT-2 dan COD WPLN yang berlaku untuk periode pengenaan pajak.
  3. Jika terjadi kesalahan penerapan tax treaty atau COD disampaikan setelah WPDN menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 untuk masa terutangnya pajak, WPLN tetap dapat diberikan Manfaat P3B melalui mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.
  4. Jika WPLN yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak menerima manfaat dari tax treaty atau WPDN selaku pemotong/pemungut tidak menyampaikan SPT Masa atas pajak yang terutang, maka WPLN tetap dapat diberikan manfaat tax treaty melalui mekanisme Mutual Agreement Procedure (MAP).
  5. Format Form DGT-1 dan Form DGT-2 yang harus dibuat oleh WP terdapat pada lampiran PER-10 tahun 2017.

Era Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan PMK No. 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (yang kemudian disempurnakan dengan PMK No. 165/PMK.03/2017), database internal Direktorat Jenderal Pajak terkait data harta dari Wajib Pajak semakin luas. Beberapa implementasi kebijakan dan peraturan baru berikut ini juga ikut mengungkapkan lokasi dan aliran harta serta sumber penghasilan dari Wajib Pajak yang selama ini ditutupi oleh Wajib Pajak:

  1. Munculnya Kasus Panama Papers yang mengungkap keberadaan harta Wajib Pajak yang selama ini disembunyikan dan tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan.
  2. Double Taxation Conventions (DTC) atau Tax Information Exchange Agreements (TIEA) antara Indonesia dan negara lain.
  3. Automatic Exchange of Information (AEOI) Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
  4. Common Reporting Standard (CRS) yang diterbitkan oleh OECD dan disetujui oleh lebih dari 100 negara, dimana Indonesia akan mengimplementasikan standar pelaporan ini pada tahun 2018 dan diadopsi dalam Undang-Undang.

Beberapa poin di atas merupakan sumber informasi yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui Wajib Pajak yang belum patuh melaporkan kewajiban perpajakannya pada SPT Tahunan Orang Pribadi maupun Badan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) PMK No. 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, lembaga keuangan yang menjalankan usaha sebagai:

  • Lembaga Kustodian
  • LembagaSimpanan
  • Perusahaan Asuransi
  • Entitas Investasi

diwajibkan untuk melakukan pelaporan berupa informasi dari Wajib Pajak secara otomatis. Rekening keuangan Wajib Pajak yang wajib dilaporkan berdasarkan pada pasal 19 ayat (4) PMK No. 70 Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

  1. Sektor Perbankan : bagi orang pribadi adalah agregat saldo paling sedikit 1 miliar dan bagi badan tanpa adanya saldo minimum untuk dilaporkan (semua badan wajib dilaporkan tanpa memandang jumlah dari saldo badan di perbankan).
  2. Sektor Perasuransian : paling sedikit pertanggungan 1 miliar.
  3. Sektor Perkoperasian : paling sedikit agregat saldo 1 miliar.
  4. Sektor Pasar Modal : tanpa batasan saldo minimum (semua wajib dilaporkan)

Kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan harta dari Wajib Pajak tersebut menyulitkan Wajib Pajak untuk menyembunyikan harta dan melakukan penghindaran pajak atas penghasilan yang diterima, tidak dikenakan pajak dan tidak dilaporkan di dalam SPT Tahunan. Mendukung akses informasi keuangan Wajib Pajak tersebut, perkembangan implementasi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Amerika Serikat untuk mengatasi upaya penghindaran dan pengelakan pajak yang menyembunyikan harta pada offshore financial center mendorong OECD untuk menerbitkan peraturan Common Reporting Standard (CRS) untuk mengatasi hal yang serupa. Perbedaannya, CRS lebih bersifat umum dibanding FATCA karena disesuaikan dengan kebutuhan setiap negara partisipan. Keterbukaan informasi Wajib Pajak dari sisi peraturan nasional maupun internasional telah mempersempit ruang gerak Wajib Pajak untuk menyembunyikan harta maupun penghasilannya di negara lain untuk tidak dikenakan pajak, sehingga saat ini era keterbukaan informasi Wajib Pajak untuk kepentingan perpajakan telah dimulai.

Tax Haven sebagai Tempat Pengalihan Penghasilan

Tax haven adalah istilah bagi negara yang menerapkan terif pajak yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, beberapa negara tax haven memberikan fasilitas pajak berupa tarif 0% bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di negara tax haven. Tarif 0% atas offshore income dan profit dapat dijumpai di beberapa negara seperti Caymand Island, British Virgin Island dan kota Panama. Istilah tax haven di Indonesia cukup meluas setelah kasus Panama Papers dan Paradise Papers mencuat ke publik. Umumnya, perusahaan multinasional menginvestasikan dana mereka untuk membuat perusahaan Special Purpose Company (perusahaan yang didirikan karena memiliki tujuan khusus) dan memiliki seluruh kontrol perusahaan tersebut di negara tax haven. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari fasilitas perpajakan dan perlindungan hukum di negara tax haven.

Perusahaan multinasional biasanya mengalihkan penghasilan mereka ke negara tax haven untuk melakukan penghematan beban pajak (tax saving) dan memperbesar keuntungan grup perusahaan tersebut secara global. Metode lain yang digunakan untuk memperbesar penghasilan grup perusahaan multinasional adalah dengan melakukan perubahan skema transaksi lintas negara melalui negara tax haven. Penghasilan dialihkan ke negara-negara tax haven, sementara biaya-biaya dialihkan ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Skema tersebut menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kerugian atau memiliki penghasilan yang kecil secara fiskal meskipun perputaran pendapatan perusahaan tersebut sangat tinggi. Tidak jarang biaya-biaya yang dibebankan kepada beberapa perusahaan dalam grup di negara dengan tariff pajak tinggi adalah biaya-biaya perusahaan yang berdiri di negara tax haven.

Cross border transaction (transaksi lintas batas) yang melibatkan banyak negara umumnya sangat sulit untuk disentuh oleh Kantor Pajak, khususnya untuk melakukan pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan grup. Perbedaan hukum perpajakan setiap negara menjadi salah satu kesulitan bagi aparat pajak untuk mengidentifikasi penghindaran pajak (tax avoidance) atau pengelakan pajak (tax evasion), sehingga masing-masing negara mengatur mengenai Transfer Pricing Documentation dan Controlled Foreign Company Rules (CFC Rules) bagi transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti perusahaan grup.

Transformation of Taxation in Indonesia

Indonesia has been started transformation of tax policy in this year. After Tax Amnesty program, Indonesia made new regulation for prevent tax avoidance and increase tax compliance of taxpayer in transfer pricing, controlled foreign company and treaty shopping with these regulation:

  1. Regulation Of The Finance Minister Of The Republic Of Indonesia Number 213/PMK.03/2016 Concerning Type Of Documents And/Or Additional Information Which Must Be Advised By Taxpayer That Doing Transaction With Related Party And The Procedures Of Management.
  2. Regulation Of The Finance Minister Of The Republic Of Indonesia Number 70/PMK.03/2017 Concerning Technical Guide for Financial Information Access to Tax Interests.
  3. Regulation Of Director General of Taxes Number 10/PJ/2017 Concerning Procedures For The Application Of Double Taxation Provisions.
  4. Regulation Of The Finance Minister Of The Republic Of Indonesia Number 107/PMK.03/2017 Concerning The Determination of Dividend and the Calculation of the Calculation by Domestic Taxpayer on Capital Participation in Overseas Enterprises Other than Business Entities Selling Stock in the Stock Exchange, as we known as CFC Rules.
  5. Circular Letter Number 20/PJ/2017 Concerning Monitoring Taxpayer After Tax Amnesty Period.

According to all the new regulation, Indonesia has been used the performance of the regulation to increase the extra effort of Directorate General of Tax. Tax revenue of Indonesia’s state is the main point of the extra effort. The government using implementation all of new regulation that enacted recently for fulfill the target.

Automatic Exchange of Information is one of the regulation that can be support tax amnesty for assests declaration. It will be one system to increase compliance of taxpayer in Indonesia that the most of rich people in Indonesia invest or save their current and non current assets overseas. Thus, the income of Indonesia’s Taxpayers can be taxable in Indonesia. The reasons of the non compliance system of taxpayers always related to the tax tariff in Indonesia. Meanwhile the comparison of the tax tariff in Indonesia and the other country is sufficient significant. For example is tax tariff in ASEAN country, Indonesia is the one that have high tax tariff than the other country, such as Singapore, Thailand and Hongkong.

In the classical bureaucrat, without contraprestation to the taxpayers which paying tax, here some factor the taxpayers don’t want to pay tax to the government:

  1. Untrusted to the government to manage money in Indonesia, for example because of influence of negative news that taxpayers listen from media (TV, radio or newspaper) about the civil servant that do corruption, thus taxpayers don’t trust to government in Indonesia for manage country’s finance.
  2. Non-Contraprestation for taxpayers and nothing benefit that taxpayers can get from pay tax to the country. No direct reward for the taxpayers is according to The Law of The Republic of Indonesia Concerning General Provisions and Procedures of Taxation Article 1 point 1 “Tax is compulsory contribution to the state which owed by an individual or corporate that is forced by Law, with no direct reward, and used for state purposes for the maximum prosperity to the peoples.” This article explain about the taxpayers didn’t get direct reward if paying tax.
  3. The rules of thinking of taxpayers, for example is when the taxpayer hear or know about multinational firm that play any method to don’t paying tax with the actual amount (like do tax avoidance and tax evasion), the other local business firm can thinking that avoid paying tax is an unusual thing and it can be influence their tax compliance.