Teknis Pengampunan Pajak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016

Dasar Hukum:

  1. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  2. PMK No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  3. PMK No. 119/PMK.08/2016 tentang  Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.
  4. PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Pemanfaat UU Pengampunan Pajak adalah WP OP atau WP Badan. Dikecualikan jika WP:

  1. Dilakukan proses penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh jaksa
  2. Masuk dalam proses peradilan
  3. Sedang menjalani hukum pidana

di mana ketiga pengecualian tersebut berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Teknis dari pemanfaatan pengampunan pajak adalah sebagai berikut.

  1. Mengungkapkan harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh.
  2. Membayar uang tebusan. Syarat selain membayar uang tebusan adalah melunasi seluruh pokok tunggakan pajak terlebih dahulu, termasuk cabang usaha/perusahaan. (Catatan: bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan wajib melunasi pajak yang kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan terlebih dahulu).

Dalam hal pembayaran uang tebusan, uang tebusan yang dimaksud adalah sebesar Tarif Tebusan x Harta Bersih (Harta-Utang). Utang yang dimaksud dalam perhitungan adalah utang yang berkaitan dengan perolehan harta dan belum diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh. Utang terkait perolehan harta tersebut dapat dikurangkan paling banyak 75% untuk WP Badan dan 50% untuk WP OP dari harta tambahan. Sementara tarif tebusan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

  1. Tarif Khusus omzet sampai dengan 4,8 miliar. Tarif 0,5% untuk harta yang diungkapkan sampai dengan 10 miliar dan tarif 2% untuk harta yang diungkapkan lebih dari 10 miliar untuk semua periode (1 Juli 2016-31 Maret 2017)
  2. Tarif Standar sesuai periode berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,
  • Jika harta direpatriasi: 2% (1 Juli 2016 – 30 September 2016), 3% (1 Oktober – 31 Desember 2016) dan 5%  (1 Januari – 31 Maret 2017).
  • Jika harta tidak dialihkan ke dalam negeri, tetap berada di luar NKRI: 4% (1 Juli 2016 – 30 September 2016), 6% (1 Oktober – 31 Desember 2016) , 10% (1 Januari – 31 Maret 2017).

Setelah membayar uang tebusan, WP menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya. Kemudian, dalam jangka waktu 10 hari kerja Menteri Keuangan akan mengeluarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya. Untuk format pengajuan dan pencabutan permohonan pengampunan pajak dapat dilihat di lampiran PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

*Catatan: Bila harta yang diungkapkan tidak dalam bentuk kas atau non kas, maka nilai dari harta tersebut menggunakan nilai wajar.

Perputaran Investasi dari Dana Tax Amnesty Indonesia

Hal menarik yang sedang digandrungi oleh para WP OP maupun WP Badan adalah persiapan kelengkapan berkas untuk mengajukan pengampunan pajak atas harta yang belum dilaporkan sebelumnya. Adapun latar belakang dari tax amnesty ini adalah untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang Indonesia. Belum lagi, bila dilihat dari sudut pandang makro, ketergantungan dana dan kestabilan negara lain sangat mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah. Seperti penarikan investasi Amerika dalam mata uang dollar yang ditarik beberapa waktu yang lalu, dengan cepat membuat nilai tukar rupiah melemah.

Ketergantungan ini menyebabkan banyak pergerakan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di dalam negeri terhambat. Untuk itu diperlukan strategi serta perencanaan ekonomi untuk masa yang tidak lagi hanya memikirkan rencana jangka pendek, tetapi lebih kepada perencanaan jangka panjang 10-20 tahun ke depan. Sementara perencanaan jangka pendek akan mengikuti dan bersifat lebih dinamis, karena rencana jangka pendek ini yang justru memiliki banyak polemik yang dapat menghancurkan rencana jangka panjang.

Indonesia dapat mengurangi ketergantungan investasi dari luar negeri dengan dana tax amnesty, sehingga dapat mencapai kestabilan ekonomi jika terdapat permasalahan internasional (geopolitik) yang menyebabkan Indonesia ikut terpuruk akibat hubungan kausalitas (sebab-akibat) seperti investasi dengan negara lain. Secara tidak langsung, hal itu akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kesenjangan (koefisien gini) yang tinggi. Ditambah lagi, tax amnesty merupakan metode penarikan dana untuk memperbaiki siklus investasi di dalam negeri. Kebutuhan akan rupiah yang lebih besar akan menguatkan nilai tukar rupiah.

Indonesia memilliki potensi besar di sektor pajak yang belum tergali. Potensi itu digali dan direalisasikan melalui kebijakan penetapan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Bila dicermati, penarikan dana dari luar negeri ini seperti yang dilakukan oleh Amerika beberapa waktu yang lalu. Perbedaannya, kebijakan di Amerika berhubungan dengan kebijakan investasi dan moneter yang sebelumnya telah direncanakan sejak lama. Sedangkan Indonesia melalui kebijakan fiskal yang dilaksanakan sesuai potensi penerimaan pajak yang hilang.

Masing-masing negara memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Analisis SWOT), sama seperti Indonesia. Indonesia memiliki peluang/kesempatan pasar yang besar, tetapi ancaman Indonesia adalah ketergantungan yang besar dengan negara lain. Di sisi lain, Indonesia perlu dana yang besar untuk memperbaiki infrastruktur yang memiliki GAP tinggi dibanding negara lain, bahkan antara satu daerah Indonesia dengan daerah lainnya di dalam NKRI. Untuk itu, dana yang terkumpul dari tax amnesty akan meningkatkan perputaran investasi dan bisnis di dalam negeri yang akan berdampak pada: pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, nilai tukar rupiah dan pembangunan berkelanjutan (seperti pembangunan infrastruktur).