Semua PKP Wajib Menggunakan e-Faktur Mulai 1 Juli 2016

Melengkapi peraturan tahun 2014, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 136 tahun 2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru, yaitu PENG – 05/PJ.09/2016 tentang Penerapan e-Faktur Secara Nasional. Dalam aturan terbaru tersebut, disebutkan bahwa semua PKP (Pengusaha Kena Pajak) di Indonesia wajib menggunakan e-Faktur. Jika sebelumnya hanya PKP yang ditunjuk pemerintah yang wajib membuat e-Faktur dengan dikeluarkannya KEP – 136 /PJ/2014, maka dengan berlakunya PENG – 05/PJ.09/2016 semua PKP wajib membuat e-SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.

Pembuatan faktur pajak elektronik dimulai pada tanggal 1 Juli 2016. Sehingga, PKP perlu untuk melakukan registrasi e-Faktur. Bila masih ada PKP yang belum memiliki Sertifikat Elektronik dari KPP , PKP harus segera mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Sebab bila tidak membuat e-Faktur atau e-Faktur tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, PKP dianggap tidak membuat e-Faktur dan dikenakan sanksi denda 2% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Selain itu, PM (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan jika Faktur Pajak yang dibuat tidak dalam bentuk e-Faktur. Oleh karena itu, PKP perlu mempersiapkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban penggunaan e-Faktur agar tidak terkena sanksi denda sebesar 2% dari DPP.

Perencanaan Pajak Badan Usaha antara Tarif PP 46 atau Pasal 31E UU PPh

Bagi perusahaan yang baru saja terbentuk dan memiliki penghasilan, perusahaan startup perlu membuat perencanaan pajak, khususnya bagi perusahaan yang memiliki omzet di bawah 4,8 miliar. Dua pilihan yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak startup per tahun adalah dengan menggunakan tarif 1% dari omzet (nilai bruto) dalam satu tahun pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 untuk omzet di bawah 4,8 miliar per tahun atau menggunakan tarif normal PPh Badan Pasal 17 ayat (2a) UU PPh sebesar 25% yang perhitungannya sesuai dengan Pasal 31E UU PPh. Pilihan tersebut dapat dipertimbangkan dengan mempertimbangkan biaya dan omzet perusahaan. Berikut ini adalah contoh perhitungan sederhana antara PP 46 Tahun 2013 dengan Penerapan Pasal 31E UU PPh.

Pasal 31E dan PP 46 (Biaya Besar)

Pasal 31E dan PP 46 (Biaya Kecil)
Sumber: data diolah

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya usaha yang besar bila dibandingkan dengan omzet dapat menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (2a) untuk penghematan pajak per tahun dari perusahaan. Sementara bila biaya perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan omzet akan lebih menguntungkan dan menghemat pengeluaran pajak dengan menggunakan tarif final 1% dari PP 46 tahun 2013 atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan.

PP 46 akan lebih menguntungkan jika digunakan pada usaha yang biayanya relatif tidak begitu besar, sementara bila biaya perusahaan relatif besar bila dibandingkan dengan omzet perusahaan, akan lebih besar pula biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya. Perhitungan di atas lebih cocok untuk perusahaan dengan omzet fluktuatif antara melebihi 4,8 miliar atau kurang dari 4,8 miliar karena ketentuan untuk perhitungan pajak perusahaan yang relatif konsisten ketika memilih dasar perhitungan pajak bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya rencana dan manajemen keuangan dari perusahaan untuk jangka panjang terkait dengan kewajiban pajak perusahaan.

 

 

Perencanaan Pajak dari Perpaduan PMK No. 169 Tahun 2015 dan PMK No. 191 Tahun 2015

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 169 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan 2016

Sebelum dikeluarkannya PMK No. 191 Tahun 2015, tarif pajak untuk revaluasi aktiva tetap adalah sebesar 10%. Namun, sejak dikeluarkannya PMK tersebut, terdapat insentif yang diberikan oleh pemerintah, yaitu tarif yang dikenakan atas revaluasi hanya sebesar:

  • 3% untuk tanggal 20 oktober 2015 sampai 31 Desember 2015
  • 4% untuk 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016
  • 6% untuk 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016
  • Lalu tarif kembali normal menjadi 10% pada tahun 2017 dan seterusnya

Insentif ini dapat digunakan perusahaan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap yang dapat menambah modal perusahaan. Penambahan modal ini disebabkan adanya perubahan nilai dari aktivitas revaluasi (penilaian kembali) aktiva tetap yang menjadi lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Revaluasi aktiva tetap yang dapat menambah modal ini didukung dengan tarif pengenaan pajak yang rendah sebagai salah satu fasilitas bagi perusahaan yang ingin menambah besarnya modal perusahaan. Sementara itu, perubahan juga terjadi dengan munculnya PMK No. 169 Tahun 2015 tentang perbandingan utang dan modal atau biasa yang dikenal dengan Debt Equity Ratio (DER) . Sebelumnya, perbandingan antara utang dan modal yang boleh diakui sebagai biaya bunga adalah 3:1 pada tahun 1984, kemudian berubah menjadi 4:1 sesuai dengan PMK No. 169 Tahun 2015 untuk wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham-saham.

Bila dikaitkan antara PMK No. 191 dengan PMK No. 169 Tahun 2015, maka dapat dibuat sebuah perencanaan pajak untuk memperbesar total modal perusahaan dengan revaluasi aktiva tetap perusahaan, memanfaatkan masa jangka waktu yang diatur dalam PMK No. 191 Tahun 2016 melalui insentif yang diberikan. Dan, memanfaatkan perubahan atas biaya bunga yang boleh diakui dalam PMK No. 169 Tahun 2015. DER selain berguna untuk meningkatkan kepercayaan pinjaman dari bank juga dapat memperbesar biaya bunga yang dapat diakui oleh perusahaan karena perbandingan yang meningkat dari 3:1 menjadi 4:1. Hal ini dapat berguna untuk perusahaan yang ingin membuat perencanaan pajak terkait dengan penambahan modal dan pengakuan biaya bunga atas utang perusahaan.

Sehingga, secara sederhana modal yang bertambah atas revaluasi aktiva tetap dapat meningkatkan perbandingan utang dan modal perusahaan yang berguna untuk meningkatkan biaya bunga yang dapat diakui oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan sebelum dikenakan pajak badan.

Tax Planning dalam Transfer Pricing Versi Perusahaan Starbucks

Di bawah ini adalah salah satu tax planning yang dilakukan oleh perusahaan Starbucks terkait dengan Transfer Pricing dan pengalihan penghasilan ke negara Tax Haven.

Kasus Starbuck
Skema Analisis Tax Planning Starbucks dan Pemanfaatan Tax Haven (Sumber: data diolah)

Teknis:

Starbucks Inggris memanfaatkan celah hukum dan tax haven di Belanda melalui cabang starbucks yang berada di Belanda. Penghasilan starbuck Inggris ditransfer ke starbucks Belanda bernama Stabucks Coffee EMEA BV sebagai biaya lisensi dan royalti bagi Starbucks Coffee EMEA BV di Belanda. Jika menggunakan pola anti-transfer pricing yang benar, starbucks Inggris seharusnya menstransfer biaya itu pada cabang terdekat Stabucks Coffee EMEA BV yang berada di Inggris. Untuk meyakinkan bahwa kerugian yang didapat starbucks Inggris adalah benar, operasi Starbucks Inggris dibiayai melalui utang dari cabang-cabang Starbucks lainnya di negara lain. Sehingga, biaya pembayaran utang dan bunga akan mengurangi penghasilan dari starbucks Inggris, sementara keuntungannya ditransfer ke negara Belanda yang tarif pajaknya sangat kecil.

Agar lebih meyakinkan lagi, pembelian biji kopi starbucks dibeli dari starbucks di Swiss. Meski sebenarnya biji kopi itu tidak dibeli dari starbucks Inggris, melainkan dari banyak negara lain. Poin celah yang digunakan adalah karena starbucks di Swiss yang memiliki hak hukum atas biji kopi tersebut, sehingga seakan-akan starbucks Inggris membeli biji kopi dari starbucks Swiss yang pajak penjualannya rendah, hanya sebesar 2% dari nilai penjualan. Hal utama dari pemanfaatan tax haven oleh starbucks adalah larinya penghasilan starbucks di Inggris ke luar negeri, yaitu ke Belanda sebagai negara tax haven. Dalam kurun waktu 3 tahun, dengan berbagai praktik yang dilakukan, starbucks Inggris mengakui kerugian dan tidak dikenakan pajak selama itu juga di Inggris.

Kaitan kasus starbucks dengan etika bisnis internasional adalah etika bisnis internasional ada untuk mengurangi tindak kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusaahaan dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dalam kasus starbucks, eksploitasi yang dilakukan adalah eksploitasi keuntungan. Bila mengacu kepada De George Rule, yaitu 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional, starbucks Inggris telah melanggar aturan pertama dan keenam dalam etika bisnis internasional, yaitu (1) korporasi multinasional tidak boleh dengan sengajak mengakibatkan kerugian langsung dan (6) korporasi internasional harus membayar pajak dengan fair (adil). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa starbucks Inggris telah melanggar etika bisnis internasional dan bertindak amoral seperti yang dikatakan oleh salah satu perwakilan otoritas pajak Inggris yang mengintrogasi CFO starbucks Inggris.