Transfer Pricing Documentation Based on PMK 213/PMK.03/2016

Indonesia has been issued regulation about Transfer Pricing Documentation through Regulation Of The Finance Minister Of The Republic Of Indonesia Number 213/PMK.03/2016 Concerning Type Of Documents And/Or Additional Information Which Must Be Advised By Taxpayer That Doing Transaction With Related Party And The Procedures Of Management. This regulation is needed to avoid BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) that usually play by multinational company that associated in group company which operate around the world. The regulation is applying for fiscal year 2016 and required taxpayer to make 3 files that consist of:

  1. Master File
  2. Local File
  3. CbCR (Country by Country Report)

Master file must be contain about Business Group Structure that consist of Geographic Location of Business, Share Information and Ownership Scheme. The master file could make once for the attached of annual corporate income tax return for some fiscal year. Then, local file must be contain about Management Structure, Business Strategy, Operational Aspect, and Background of Business for identification and business operation explanation. This local file explain too about affiliated and non affiliated transaction information, and arm’s length principle information of company transaction with 5 these method:

  1. The comparable uncontrolled price method (CUP)
  2. The resale price method (RPM)
  3. The cost plus method (CPM)
  4. The profit split method (PSM)
  5. The transactional net margin method (TNMM)

Transfer Pricing Documentation (or called TP Doc) must be contain the explanation of using one of some arm’s length principle method. Here is the simple ilustration of using fair price for affiliated or non affiliated transaction.

There’s not all of company must be provide Transfer Pricing documentation. Here’s the criteria of company that doesn’t need to make transfer pricing documentation by observe this points:

  1. Doesn’t have affiliated transaction in current year
  2. Gross revenue < 50 billion in previous year
  3. Affiliated transaction of tangible good <20 billion in previous year
  4. Affiliated transaction of intangible good, services and interest < 5 billion
  5. In the current year, no have transaction with the other country that have tax tariff under tax tariff in the article 17 of Indonesia Income Tax Law

Implementasi Tarif Tax Treaty Berdasarkan PER-10 Tahun 2017

Tax treaty adalah perjanjian antara dua negara yang mengatur tentang perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara yang satu dengan negara lainnya untuk dapat menentukan negara mana yang berhak memajaki penghasilan dari Wajib Pajak dengan memperhatikan time test (jangka waktu Wajib Pajak menetap di salah satu negara) dan jenis penghasilannya. Direktur Jenderal Pajak mengesahkan PER-10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku mulai 1 Agustus 2017 lalu. Peraturan ini menyempurnakan PER-62 Tahun 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Umumnya, tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diatur dalam tax treaty memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak yang diatur dalam Undang-Undang domestik. Oleh karena itu, untuk dapat memanfaatkan tarif pajak tax treaty, maka Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) perlu bekerja sama untuk memenuhi persayaratan administrative dan persyaratan tertentu untuk dapat menikmati tarif dari tax treaty. Berikut adalah poin-poin penting dari PER-10 Tahun 2017:

  1. WPDN di Indonesia yang memiliki transaksi dengan WPLN wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 dengan melampirkan bukti potong penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri, Form DGT-1 atau Form DGT-2 dan COD (Certificate of Domicile) yang masih berlaku untuk periode pemotongan pajak, yaitu paling lama 12 bulan.
  2. Jika pajak yang dipotong Nihil (tidak dipotong pajak), WPDN tetap wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan dan dilampirkan saat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 bersama dengan lampiran Form DGT-1 atau Form DGT-2 dan COD WPLN yang berlaku untuk periode pengenaan pajak.
  3. Jika terjadi kesalahan penerapan tax treaty atau COD disampaikan setelah WPDN menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26 untuk masa terutangnya pajak, WPLN tetap dapat diberikan Manfaat P3B melalui mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.
  4. Jika WPLN yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak menerima manfaat dari tax treaty atau WPDN selaku pemotong/pemungut tidak menyampaikan SPT Masa atas pajak yang terutang, maka WPLN tetap dapat diberikan manfaat tax treaty melalui mekanisme Mutual Agreement Procedure (MAP).
  5. Format Form DGT-1 dan Form DGT-2 yang harus dibuat oleh WP terdapat pada lampiran PER-10 tahun 2017.

Era Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan PMK No. 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (yang kemudian disempurnakan dengan PMK No. 165/PMK.03/2017), database internal Direktorat Jenderal Pajak terkait data harta dari Wajib Pajak semakin luas. Beberapa implementasi kebijakan dan peraturan baru berikut ini juga ikut mengungkapkan lokasi dan aliran harta serta sumber penghasilan dari Wajib Pajak yang selama ini ditutupi oleh Wajib Pajak:

  1. Munculnya Kasus Panama Papers yang mengungkap keberadaan harta Wajib Pajak yang selama ini disembunyikan dan tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan.
  2. Double Taxation Conventions (DTC) atau Tax Information Exchange Agreements (TIEA) antara Indonesia dan negara lain.
  3. Automatic Exchange of Information (AEOI) Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
  4. Common Reporting Standard (CRS) yang diterbitkan oleh OECD dan disetujui oleh lebih dari 100 negara, dimana Indonesia akan mengimplementasikan standar pelaporan ini pada tahun 2018 dan diadopsi dalam Undang-Undang.

Beberapa poin di atas merupakan sumber informasi yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui Wajib Pajak yang belum patuh melaporkan kewajiban perpajakannya pada SPT Tahunan Orang Pribadi maupun Badan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) PMK No. 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, lembaga keuangan yang menjalankan usaha sebagai:

  • Lembaga Kustodian
  • LembagaSimpanan
  • Perusahaan Asuransi
  • Entitas Investasi

diwajibkan untuk melakukan pelaporan berupa informasi dari Wajib Pajak secara otomatis. Rekening keuangan Wajib Pajak yang wajib dilaporkan berdasarkan pada pasal 19 ayat (4) PMK No. 70 Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

  1. Sektor Perbankan : bagi orang pribadi adalah agregat saldo paling sedikit 1 miliar dan bagi badan tanpa adanya saldo minimum untuk dilaporkan (semua badan wajib dilaporkan tanpa memandang jumlah dari saldo badan di perbankan).
  2. Sektor Perasuransian : paling sedikit pertanggungan 1 miliar.
  3. Sektor Perkoperasian : paling sedikit agregat saldo 1 miliar.
  4. Sektor Pasar Modal : tanpa batasan saldo minimum (semua wajib dilaporkan)

Kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan harta dari Wajib Pajak tersebut menyulitkan Wajib Pajak untuk menyembunyikan harta dan melakukan penghindaran pajak atas penghasilan yang diterima, tidak dikenakan pajak dan tidak dilaporkan di dalam SPT Tahunan. Mendukung akses informasi keuangan Wajib Pajak tersebut, perkembangan implementasi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Amerika Serikat untuk mengatasi upaya penghindaran dan pengelakan pajak yang menyembunyikan harta pada offshore financial center mendorong OECD untuk menerbitkan peraturan Common Reporting Standard (CRS) untuk mengatasi hal yang serupa. Perbedaannya, CRS lebih bersifat umum dibanding FATCA karena disesuaikan dengan kebutuhan setiap negara partisipan. Keterbukaan informasi Wajib Pajak dari sisi peraturan nasional maupun internasional telah mempersempit ruang gerak Wajib Pajak untuk menyembunyikan harta maupun penghasilannya di negara lain untuk tidak dikenakan pajak, sehingga saat ini era keterbukaan informasi Wajib Pajak untuk kepentingan perpajakan telah dimulai.

Tax Haven sebagai Tempat Pengalihan Penghasilan

Tax haven adalah istilah bagi negara yang menerapkan terif pajak yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, beberapa negara tax haven memberikan fasilitas pajak berupa tarif 0% bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di negara tax haven. Tarif 0% atas offshore income dan profit dapat dijumpai di beberapa negara seperti Caymand Island, British Virgin Island dan kota Panama. Istilah tax haven di Indonesia cukup meluas setelah kasus Panama Papers dan Paradise Papers mencuat ke publik. Umumnya, perusahaan multinasional menginvestasikan dana mereka untuk membuat perusahaan Special Purpose Company (perusahaan yang didirikan karena memiliki tujuan khusus) dan memiliki seluruh kontrol perusahaan tersebut di negara tax haven. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari fasilitas perpajakan dan perlindungan hukum di negara tax haven.

Perusahaan multinasional biasanya mengalihkan penghasilan mereka ke negara tax haven untuk melakukan penghematan beban pajak (tax saving) dan memperbesar keuntungan grup perusahaan tersebut secara global. Metode lain yang digunakan untuk memperbesar penghasilan grup perusahaan multinasional adalah dengan melakukan perubahan skema transaksi lintas negara melalui negara tax haven. Penghasilan dialihkan ke negara-negara tax haven, sementara biaya-biaya dialihkan ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Skema tersebut menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kerugian atau memiliki penghasilan yang kecil secara fiskal meskipun perputaran pendapatan perusahaan tersebut sangat tinggi. Tidak jarang biaya-biaya yang dibebankan kepada beberapa perusahaan dalam grup di negara dengan tariff pajak tinggi adalah biaya-biaya perusahaan yang berdiri di negara tax haven.

Cross border transaction (transaksi lintas batas) yang melibatkan banyak negara umumnya sangat sulit untuk disentuh oleh Kantor Pajak, khususnya untuk melakukan pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan grup. Perbedaan hukum perpajakan setiap negara menjadi salah satu kesulitan bagi aparat pajak untuk mengidentifikasi penghindaran pajak (tax avoidance) atau pengelakan pajak (tax evasion), sehingga masing-masing negara mengatur mengenai Transfer Pricing Documentation dan Controlled Foreign Company Rules (CFC Rules) bagi transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti perusahaan grup.

Transformation of Taxation in Indonesia

Indonesia has been started transformation of tax policy in this year. After Tax Amnesty program, Indonesia made new regulation for prevent tax avoidance and increase tax compliance of taxpayer in transfer pricing, controlled foreign company and treaty shopping with these regulation:

  1. Regulation Of The Finance Minister Of The Republic Of Indonesia Number 213/PMK.03/2016 Concerning Type Of Documents And/Or Additional Information Which Must Be Advised By Taxpayer That Doing Transaction With Related Party And The Procedures Of Management.
  2. Regulation Of The Finance Minister Of The Republic Of Indonesia Number 70/PMK.03/2017 Concerning Technical Guide for Financial Information Access to Tax Interests.
  3. Regulation Of Director General of Taxes Number 10/PJ/2017 Concerning Procedures For The Application Of Double Taxation Provisions.
  4. Regulation Of The Finance Minister Of The Republic Of Indonesia Number 107/PMK.03/2017 Concerning The Determination of Dividend and the Calculation of the Calculation by Domestic Taxpayer on Capital Participation in Overseas Enterprises Other than Business Entities Selling Stock in the Stock Exchange, as we known as CFC Rules.
  5. Circular Letter Number 20/PJ/2017 Concerning Monitoring Taxpayer After Tax Amnesty Period.

According to all the new regulation, Indonesia has been used the performance of the regulation to increase the extra effort of Directorate General of Tax. Tax revenue of Indonesia’s state is the main point of the extra effort. The government using implementation all of new regulation that enacted recently for fulfill the target.

Automatic Exchange of Information is one of the regulation that can be support tax amnesty for assests declaration. It will be one system to increase compliance of taxpayer in Indonesia that the most of rich people in Indonesia invest or save their current and non current assets overseas. Thus, the income of Indonesia’s Taxpayers can be taxable in Indonesia. The reasons of the non compliance system of taxpayers always related to the tax tariff in Indonesia. Meanwhile the comparison of the tax tariff in Indonesia and the other country is sufficient significant. For example is tax tariff in ASEAN country, Indonesia is the one that have high tax tariff than the other country, such as Singapore, Thailand and Hongkong.

In the classical bureaucrat, without contraprestation to the taxpayers which paying tax, here some factor the taxpayers don’t want to pay tax to the government:

  1. Untrusted to the government to manage money in Indonesia, for example because of influence of negative news that taxpayers listen from media (TV, radio or newspaper) about the civil servant that do corruption, thus taxpayers don’t trust to government in Indonesia for manage country’s finance.
  2. Non-Contraprestation for taxpayers and nothing benefit that taxpayers can get from pay tax to the country. No direct reward for the taxpayers is according to The Law of The Republic of Indonesia Concerning General Provisions and Procedures of Taxation Article 1 point 1 “Tax is compulsory contribution to the state which owed by an individual or corporate that is forced by Law, with no direct reward, and used for state purposes for the maximum prosperity to the peoples.” This article explain about the taxpayers didn’t get direct reward if paying tax.
  3. The rules of thinking of taxpayers, for example is when the taxpayer hear or know about multinational firm that play any method to don’t paying tax with the actual amount (like do tax avoidance and tax evasion), the other local business firm can thinking that avoid paying tax is an unusual thing and it can be influence their tax compliance.

Paradise Papers, Transaksi Ekonomi Bawah Tanah

Sejak kemunculan skandal Panama Papers pada tahun 2016, baru-baru ini muncul berita 13,4 juta dokumen data investasi orang-orang dari berbagai negara yang kembali muncul ke permukaan publik pada awal November 2017. Kumpulan data tersebut disebut Paradise Papers. Jika dibandingkan secara ukuran, data Paradise Papers berukuran 1,4 TB, lebih kecil dibandingkan data Panama Papers yang berukuran 2,6 TB. Namun, kedua dokumen tersebut sama-sama menyangkut pihak yang menyimpan dananya di negara-negara Tax Haven (suaka pajak). Menariknya, data rahasia Panama Papers dan Paradise Papers sama-sama diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung. Hasil data tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Terbongkarnya data tersebut menimbulkan dugaan adanya tindakan tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak) yang dominan dilakukan oleh pihak-pihak berpengaruh di negaranya masing-masing.

Seiring perkembangan dunia digital, transaksi yang berkaitan dengan transaksi bawah tanah sangat mudah untuk dilakukan saat ini. Transaksi yang melibatkan negara-negara tax haven yang memberikan perlindungan informasi dan tarif pajak yang sangat rendah bahkan sebagian besar tax haven tersebut memberikan tariff 0% bagi pihak-pihak yang berinvestasi di negara tersebut. Beberapa di antaranya adalah Caymand Island, British Virgin Island, Bermuda dan Hongkong. Dana yang diinvestasikan ke beberapa negara tax haven tersebut dialirkan pada investasi offshore (menaruh uang di luar negara asalnya untuk memperoleh berbagai keuntungan) company untuk mendapatkan keuntungan insentif pajak, jaminan kerahasiaan dan perlindungan asset melalui perusahaan yang dibangun secara legal di sana.

Metode yang digunakan individu atau beberapa perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keuntungan dari tax haven dalam melakukan tax avoidance maupun tax evasion adalah dengan mendirikan perusahaan offshore yang seakan-akan memiliki kegiatan operasional, namun pada kenyataannnya perusahaan offshore tersebut tidak memiliki kegiatan operasional. Perusahaan tersebut menjadi tempat menyimpan dana atau persinggahan keuntungan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dengan mengubah metode transaksinya. Poin permasalahan dari penghindaran atau penggelapan pajak dari negara tax haven adalah jaminan kerahasiaan yang diberikan negara-negara tersebut sehingga negara asal investor tidak memilliki data investasi dari warga negaranya yang berada di tax haven. Sebab pada umumnya, investasi yang melibatkan negara tax haven hampir selalu mengarah ke indikasi tindakan transfer pricing dan transfer capital untuk melakukan penghindaran pajak dan/atau penggelapan pajak. Prinsip kerahasiaan itu juga yang menjadikan aliran transaksi di tax haven tidak terlihat dan selalu bergerak di perekonomian bawah tanah.

Peraturan Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules Baru Indonesia (PMK No. 107 Tahun 2017)

Controlled Foreign Company (CFC) adalah salah satu metode yang digunakan wajib pajak dalam negeri untuk melakukan penghindaran pajak. Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) yang memiliki kontrol terhadap perusahaan di luar negeri dengan persentase kepemilikan saham lebih atau sama dengan 50% dapat memanfaatkan metode CFC dengan menahan dividen yang dimilikinya di luar negeri (karena dapat mengontrol dividen perusahaan atas kepemilikan saham), sehingga dividen yang didapatkan oleh WP DN tidak dikenakan pajak di Indonesia.

Setiap negara memiliki CFC Rules masing-masing, termasuk Indonesia dengan dikeluarkannya peraturan PMK No.256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. Pada peraturan tersebut ditetapkan bahwa penentuan dividen. Pada 26 Juli lalu, dikeluarkan peraturan baru yang menggantikan peraturan tersebut, yaitu PMK No. 107 Tahun 2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek. Salah satu alasan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah banyaknya grey area pada ketentuan yang diatur dalam peraturan.

PMK No. 107 Tahun 2017 menjelaskan lebih detail mengenai cakupan WP DN yang ditetapkan memiliki Deemed Dividend (dividen yang ditetapkan DJP dimiliki oleh WP DN), misalnya WP DN bernama Agus memiliki saham sebesar 80% pada Medium Ltd di Amerika, maka Deemed Dividend yang ditetapkan diterima oleh Agus dari  Medium Ltd adalah sebesar 80% dari Laba Setelah Pajak Medium Ltd. Jika laba setelah pajak Medium Ltd adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), maka Deemed Dividend Agus adalah sebesar Rp. 800.000.000,-. Penentuan kepemilikan modal WP DN yang memiliki kontrol atas perusahaan di luar negeri atas kepemilikan sahamnya berdasarkan peraturan terbaru ini adalah meliputi penyertaan modal secara langsung dan tidak langsung terhadap BULN (Badan Usaha Luar Negeri) sebagai berikut.

  1. Memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa
  2. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa

Penentuan besarnya jumlah modal yang disetor adalah pada akhir tahun pajak WP DN. Deemend dividend ditetapkan:

  • Akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh bagi BULN Nonbursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan.
  • Akhir bulan ketujuh jika tidak ada kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh bagi BULN Nonbursa terkendali langsung setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir

Atas pajak yang dikenakan pemerintah terhadap Deemed Dividend WP DN yang diterima dari BULN, WP yang mengkreditkan PPh atas dividen yang telah dipotong di luar negeri dari BULN Nonbursa terkendali langsung kepada Direktur Jenderal Pajak wajib melampirkan dari BULN Nonbursa terkendali langsung:

  1. Laporan keuangan.
  2. Fotokopi SPT Tahunan PPh, hanya jika terdapat kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh
  3. Perhitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 tahun terakhir.
  4. Bukti Pembayaran PPh atau Bukti Pemotongan PPh atas dividen yang diterima.

yang kemudian disampaikan oleh WP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Perubahan Saldo Minimum Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan berdasar PMK No. 70 Tahun 2017

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 menjadi salah satu momen terbesar keterbukaan akses keuangan secara internasional antara Indonesia dan negara-negara yang memiliki perjanjian pertukaran informasi secara otomatis dengan Indonesia. Ketetapan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei ini masih dalam tahap penyempurnaan. Hal yang menjadi salah satu topik utama dalam peraturan ini adalah batas minimum saldo yang harus dilaporkan untuk kepentingan perpajakan. Batas minimum saldo yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 200 juta yang tercantum dalam pasal 19 ayat (4) huruf a bagian 1 bagi rekening keuangan Orang Pribadi (perorangan). Saldo minimum tersebut adalah agregat saldo (total keseluruhan saldo dari berbagai rekening bank). Namun saldo minimum tersebut menuai berbagai kritik, khususnya biaya administrasi yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh informasi keuangan Wajib Pajak. Sedangkan untuk rekening keuangan yang dimiliki entitas (perusahaan) tidak terdapat batasan saldo minimum.

Berdasarkan berbagai pertimbangan pada tanggal 7 Juni 2017, dikeluarkan Siaran Pers No. 21/KLI/2017 bahwa Pemerintah Merevisi Batas Minimum Saldo Rekening yang Wajib Dilaporkan Lembaga Keuangan Secara Otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Orang Pribadi dari nilai awal minimum saldo sebesar Rp. 200 juta berubah menjadi Rp. 1 miliar, sehingga terdapat sekitar 496 ribu rekening atau 0,25% dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini yang wajib melaporkan rekening Wajib Pajak tersebut kepada DJP.

Bagi Orang Pribadi atau Entitas yang memiliki rekening keuangan di luar negeri, petunjuk teknis mengenai akses informasi secara otomatis diatur berdasarkan perjanjian internasional berupa:

  1. Persetujuan untuk Pertukaran Indormasi yang Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement)
  2. Konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Mattters)
  3. Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Multilateral Competent Authority Agrrement on Automatic Exchange of Financial Account Information)
  4. Persetujuan Bilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Bilateral Competent Authority Agrrement on Automatic Exchange of Financial Account Information)
  5. Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

Kompetisi Tarif Pajak Indonesia dengan Negara-Negara Tax Haven

Persaingan untuk mendapatkan investasi di dalam negeri menjadi salah satu motivasi tiap negara untuk menurunkan tarif pajak. Beberapa negara juga telah menerapkan kebijakan Tax Amnesty guna menarik kembali dana Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) yang tertanam di luar negeri untuk kembali masuk ke dalam negeri. Selain digunakan untuk investasi, dana yang dikembalikan dari luar negeri (repatriasi) tersebut akan membantu meningkatkan kelancaran aliran makro, seperti aliran modal. Salah satu yang telah menerapkan Tax Amnesty adalah Indonesia, yang kemudian terdapat isu bahwa Indonesia akan menurunkan tarif pajaknya. Penurunan tarif pajak ini tidak serta-merta menjadi salah satu solusi untuk Indonesia dalam menarik dana investasi. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti masih diperlukan reformasi administrasi perpajakan, perbaikan sarana dan prasarana dalam negeri serta kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak yang masih harus terus diperbaiki, mengikuti perkembangan kebutuhan bisnis global saat ini.

Penurunan tarif pajak artinya sama dengan mengurangi potensi pemajakan pada satu Wajib Pajak (WP). Sementara jika tarif pajak Indonesia tetap tinggi, maka dana WP Indonesia yang tertanam di luar negeri, khususnya negara Tax Haven akan terus meningkat. Jika penurunan tarif pajak akan dilaksanakan, maka pemerintah perlu melakukan penguatan basis pajak dan reformasi administrasi perpajakan. Data dari World Bank pada tahun 2015 membuktikan bahwa reformasi administrasi perpajakan berdampak pada peningkatan investasi di dalam negeri dengan persentase peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan sarana dan prasarana dalam negeri untuk menarik investor dan reformasi administrasi perpajakan yang didukung dengan penguatan basis pajak untuk mengimbangi penurunan tarif pajak agar target APBN dari penerimaan pajak dapat tercapai.

Bila dibandingkan keadaan Indonesia saat ini dengan negara-negara Tax Haven yang lebih dulu menurunkan tarif pajak mereka menjadi sangat rendah atau bahkan nol, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan investasi jika terdapat penurunan tarif. Namun, hal tersebut dapat terealisasi jika penurunan tarif diimbangi dengan realisasi perbaikan sarana dan prasarana serta reformasi administrasi perpajakan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas bagi WP yang membayar pajak seperti fasilitas pendidikan atau kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, maka manfaat dari pembayaran pajak dapat dirasakan oleh WP. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat khususnya WP kepada pemerintah dalam mengelola dana dapat meningkat. Peningkatan kepercayaan ini dapat menimbulkan keinginan untuk membayar pajak. Menimbang bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dalam mengelola uang negara dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang menimpa elite politik negara beberapa waktu yang lalu.

Tax Haven terlihat menjadi ancaman bagi negara yang memerlukan dana investasi. Kompetensi dengan negara Tax Haven bukan satu-satunya masalah yang menyebabkan kurangnya aliran dana investasi yang masuk ke dalam negeri. Ada begitu banyak faktor. Dari semua faktor yang ada, kemudahan berbisnis adalah salah satu penunjang paling besar dalam menarik dana investasi. Untuk itu diperlukan sinergi dan hamornisasi antar kementerian negara untuk merealisasikan kemudahan berbisnis di dalam negeri. Semuanya bergantung pada strategi, konsistensi dan kesinambungan suatu program pemerintah.

Harmonisasi MEA untuk Indonesia

Stabilitas makroekonomi yang semakin lama kian sensitif menyebabkan berbagai regulasi dalam bentuk kebijakan di Indonesia dikeluarkan dalam waktu singkat. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah salah satu alat stabilitas keuangan dalam menghadapi inflasi di dalam negeri untuk menopang ketidakpastian pasar keuangan. Pada tahun 2015 lalu, data Bank Indonesia menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang Indonesia. Hal itu akan berdampak pula pada Indonesia yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada tingkat pengangguran, khususnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat melalui rasio koefisien gini.

Pemotongan anggaran secara besar-besaran menjadi perbedaan mencolok yang terjadi pada masa pemerintahan baru Presiden Jokowi dibanding tahun sebelumnya. Penghematan uang negara ini juga diikuti dengan belanja modal yang diperbesar untuk menciptakan pembangunan yang relatif sangat dibutuhkan untuk keperluan investasi. Khususnya bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya dalam bentuk FDI (Foreign Direct Investment). Sangat diperlukan infrastruktur yang lebih memadai.

Reformasi fiskal yang dilakukan besar-besaran dari pertengahan tahun 2015 sampai 2016 saat ini menjadi alat pendorong kestabilan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh signifikan yang membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Dibuktikan melalui Data World Bank pada tahun 2015 , Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam kemudahan berbisnis dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kemudahan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem online yang baru-baru ini juga gencar diterapkan.

Dalam MEA, Indonesia berusaha mengejar ketinggalannya dalam pemerataan pembangunan dibanding negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai kemudahan transaksi dan arus modal antara negara satu dengan negara lainnya dalam lingkup ASEAN, Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan potensi negara yang sebelumnya sempat hilang, meningkatkan kerja sama luar negeri, menarik dana masyarakat dari luar negeri ke dalam negeri, meningkatkan regulasi kebijakan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi dalam jangka panjang, serta mempersiapkan pembangunan berkelanjutan. Bersama dengan anggota negara ASEAN lainnya, Indonesia mengharmonisasikan perekonomian dalam MEA untuk menyambut pasar bebas dunia.